Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penyemprotan Jalan untuk Atasi Polusi, Dinas LH Ikut Keputusan Heru Budi

Kompas.com - 01/09/2023, 15:15 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut penyemprotan jalan untuk mengatasi polusi di Ibu Kota bakal disesuaikan dengan keputusan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebelumnya, ada perbedaan keterangan antara Asep dengan Heru Budi terkait kelanjutan penyemprotan air ke jalan. Asep menyebut penyemprotan akan dihentikan, sedangkan Heru menyatakan tetap dilanjutkan.

"Soal penyemprotan (air) di darat kami ikut kebijakan pemerintah pusat sesuai keputusan Gubernur," ujar Asep saat dikonfirmasi, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Beda Statement dengan Heru Budi, Kadis LH Kini Lempar Urusan Penyemprotan Jalan ke Damkar

Asep mengakui memang ada perdebatan soal kelanjutan penyemprotan air ke jalan dengan water cannon. Apalagi, ada hasil kajian yang menyebut upaya itu tidak efektif.

"Ini masih debatable, rujukan dari China menyatakan tidak efektif. Tapi kondisi geografi dan iklim Indonesia beda dengan China. Di negara lain ada yang efektif. Kalau ternyata diperbolehkan pasti kami lanjutkan. Kajian lagi dibuat BRIN dan Kemenkes," ucap Asep.

Sebelumnya, Asep mengatakan penyemprotan jalan untuk mengatasi polusi udara kemungkinan tidak lagi dilakukan.

"Kemungkinan enggak (dilanjutkan). Seperti disampaikan pak Gubernur kemarin bahwa water cannon itu mungkin di sebagian negara itu tidak baik karena memang kondisi cuaca dan iklimnya berbeda," kata Asep kepada wartawan di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

"Jadi, kami tetap akan evaluasi terhadap upaya penyemprotan menggunakan water cannon tersebut," tutur dia.

Baca juga: Guru Besar FKM UI: Penyemprotan Air di Jalan Tidak Efektif Kurangi Polusi

Selain itu, kata Asep, penyemprotan air ke jalan dikhawatirkan malah menyebarkan partikel debu jalanan.

Hal itu yang menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar menekan polusi udara.

"Itu (penyemprotan air ke jalan) yang bisa jadi bahan evaluasi kami. Apakah water cannon itu dilanjutkan atau tidak," jelas dia.

Penyemprotan air ke jalan menggunakan mobil pemadam kebakaran dianggap tidak efektif mengatasi polusi udara di Ibu Kota.

Namun, pernyataan berbeda disampaikan Heru. Ia akan tetap melanjutkan penyemprotan jalan dengan water cannon untuk menekan polusi udara.

"Tidak (dihentikan). Tetap lanjut dan jalan. Memang kenapa, diprotes?" kata Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com