Selain pemberian sanksi, perlu ada regulasi yang mengatur perusahaan agar lebih peduli terhadap aktivitas operasional. Menurut Novita, hal ini akan mendorong perusahaan serupa untuk berbenah dan lebih peduli terhadap lingkungan.
"Implementasi aturan dengan standar yang tepat sangat diperlukan. Misalnya, dengan memberikan sanksi sesuai jenis limbah yang dihasilkan serta dampaknya kepada lingkungan," urainya.
Baca juga: Soal Penanganan Polusi di Jakarta, Jokowi Tegaskan Sanksi bagi Industri Pelanggar
Sementara itu, Wakil Ketua Umum I Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Hery Firmansyah berpendapat, pemberian sanksi kepada perusahaan pelanggar hukum merupakan tindakan yang tepat.
Menurutnya, sanksi yang diberikan dapat memunculkan efek jera dan sebagai simbol bahwa pemerintah hadir melindungi dan menjaga hak asasi setiap warga dari hal-hal yang merugikan.
"Jika dalam hal ini perusahaan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan orang lain, sudah sepantasnya diberi sanksi," jelas Hery kepada Kompas.com, Jumat (1/9/2023)..
Menurutnya, pemberian sanksi merupakan bagian dari sistem pelanggaran norma yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadi pelanggaran.
“Pemberian sanksi paksaan merupakan bentuk tindakan nyata dari pemerintah dalam menghentikan masalah sesuai dengan kaidah hukum administrasi," tegas Hery.
Baca juga: 11 Perusahaan Kena Sanksi Terkait Polusi Udara, Menperin: Kita Sedang Cek dari Manufaktur atau Bukan
Kendati demikian, ia mengakui, butuh waktu untuk melihat efektivitas pemberian sanksi kepada perusahaan pencemar lingkungan.
Karena itu, Hery meminta agar Pemprov DKI Jakarta membuat roadmap yang jelas untuk mengatasi masalah polusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. (Rindu Pradipta Hestya)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.