Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Buruh di Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan

Kompas.com - 14/09/2023, 11:16 WIB
Wasti Samaria Simangunsong ,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Kamis (14/9/2023).

Massa ini berasal dari sejumlah wilayah di Jabodetabek hingga Jawa Barat. Termasuk Tangerang Raya, Bekasi-Karawang sampai Bandung dan Cimahi.

Rencananya, mulai pukul 11.00 WIB nanti mereka akan berjalan kaki dengan rute dari Patung Kuda menuju Balaikota, lanjut ke Sarinah dan putar arah kembali ke Patung Kuda tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Dari sini arah Balai Kota mutar sampai Sarinah. Balik arah lagi sampai Gedung Sapta Pesona," kata Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriyadi kepada wartawan di lokasi, Kamis.

Baca juga: Ada Demo Buruh, Lalu Lintas di Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Adapun tuntutan demo kali ini terdiri dari dua hal.

Pertama, massa meminta agar Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dicabut. Kedua, massa juga meminta agar Undangan-undangan Kesehatan dicabut.

"Cuma menuntut cabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 dan UU Kesehatan," kata Ahmad Supriyadi.

Ahmad berkata, dalam aksi ini pihaknya akan mendesak supaya Mahkamah Konstitusi mau menerima perwakilan buruh untuk berkomunikasi.

"Kita akan mendesak untuk supaya kita diterima pihak MK agar dapat mendengarkan tuntutan kami, semoga kemudian pada saat keputusan nanti, MK dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dan mencabut UU Kesehatan," tutur dia.

Baca juga: Ada Unjuk Rasa Buruh di Patung Kuda, Rute Bus Transjakarta Blok M-Kota Dialihkan

Sejauh ini, kata Ahmad pihaknya sudah mendapat sinyal bahwa akan ada perwakilan dari MK yang bersedia menemui perwakilan buruh.

"Ada signal bahwa dari perwakilan MK sebut saja Majelis Hakim panitera yang akan menerima kami," ucap dia.

Sejak tahun 2020, kata Ahmad, sudah ada 23 kali unjuk rasa dari buruh untuk menuntut pencabutan UU Cipta Kerja ini.

"Kalau saya hitung sejak tahun 2020 sejak adanya UU Cipta Kerja, ini adalah aksi demo dibawah pimpinan Andi Gani (Presiden KSPSI) yang ke 23 kali. Dan kami tidak akan pernah berhenti," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Megapolitan
Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com