KSPSI Ingatkan Mahkamah Konstitusi Tak Main-main Putuskan Uji Formil UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) "membirukan" Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).

Mereka datang dari berbagai wilayah di Jabodetabek, Purwakarta, Bekasi-Karawang, Cimahi-Bandung, Jawa Barat, hingga Jawa Timur membawa spanduk berisikan tuntutan menolak UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Aksi ini dipimpin langsung oleh Presiden KSPSI Andi Gani. Dalam kesempatan itu, Andi menjelaskan bahwa aksi ini digelar menjelang sidang putusan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu dekat.

Baca juga: Demo Buruh di Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan

"Mahkamah Konstitusi (MK) adalah jalan pintu terakhir, kalau MK main-main kita akan mengerahkan massa yang lebih besar, berlipat-lipat, dan masif di seluruh Indonesia. Saya akan lumpuhkan kawasan industri," tegas dia kepada wartawan di lokasi, Kamis.

Andi mengaku telah mendengarkan informasi soal kapan pembacaan putusan MK terhadap UU Cipta Kerja.

"Perkiraan saya mendengar minggu ketiga September ini, sudah keluar putusan MK. Karena itu, kami aksi bukan pada saat putusan MK. Kalau sudah putusan, percuma tidak ada tekanan buat MK. Tapi mudah-mudahan keputusan MK berpihak pada buruh Indonesia," lanjut dia.

Selain berorasi, KSPSI juga mengirimkan 10 delegasi untuk melakukan audiensi dengan perwakilan MK di Gedung MK. Kata Andi, perwakilan KSPSI diterima langsung oleh pimpinan MK.

Baca juga: Beberapa Hari Lalu Langit Jakarta Biru Tanda Polusi Udara Menurun, Apa Sebabnya?

Dalam kesempatan itu, delegasi KSPSI menyerahkan surat tuntutan serta keinginan para buruh terkait UU Cipta Kerja kepada pimpinan MK.

Untuk diketahui, ada tiga tuntutan utama dalam aksi KSPSI kali ini. Pertama, meminta dibatalkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

"UU ini sekaligus sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang nyata-nyata inkonstitusional bersyarat, diputus melanggar konstitusi dan harus diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun," kata Andi.

Kedua, KSPSI menuntut dicabutnya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Ketiga, kenaikan upah minimum tahun 2024.

Adapun aksi buruh hari ini dimulai dengan long march memutari Balai Kota, Sarinah, dan kembali ke titik awal di Patung Kuda Arjuna Wijaya.