DPRD DKI Setujui Penambahan Subsidi Transjakarta Rp 633 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan public service obligation (PSO) atau subsidi layanan transjakarta sebesar Rp 633 Miliar.

Anggota Komisi B Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga menjelaskan, persetujuan itu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2023.

"Komisi B menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation atau subsidi layanan Transjakarta dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp 633 miliar," ujar Pandapotan dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Transjakarta Buka Rute Mikrotrans Kramat Jati - Bambu Apus

Bersamaan dengan itu, Pandapotan meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta membuat dasar kajian penghitungan subsidi, sehingga bisa terukur dan tepat sasaran.

Sebab, Komisi B DPRD DKI Jakarta khawatir PSO yang telah diberikan justru tidak sesuai sasarannya, dan justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

"Karena selama ini kami enggak pernah dikasih dasar perhitungannya,” ucap Pandapotan.

Sementara itu, Anggota Komisi B Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim meminta PT Transjakarta menjamin adanya peningakatan pelayanan, seiring dengan penambahan subsidi yang diberikan.

Peningkatan layanan tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, yang menggunakan transjakarta sebagai moda transportasinya sehari-hari.

"Ketika kita memberikan subsidi, masyarakat ini harus mendapatkan pelayanan yang baik," kata Nur Afni.

Baca juga: Dorong Masyarakat Naik Kendaraan Umum, Transjakarta Siap Berikan Layanan Optimal

Selain itu, Nur Afni juga meminta PT Transjakarta memperhitungkan biaya operasional agar lebih efisien dan tidak menambah beban subsidi.

"Perlu diperhitungkan ketika di jam-jam kosong penumpang, kenapa bus-bus dan armada mitranya itu harus tetap beroperasi. Kan itu harusnya bisa diefisiensi. Karena ini yang bikin beban subsidi terus membesar,” pungkasnya.