Pedagang Pasar Tanah Abang Tak Setuju Penjualan "Live" Medsos Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Andi (40), ikut menanggapi soal wacana larangan penjualan lewat live atau siaran langsung di platform media sosial.

Andi tak menampik sepinya Pasar Tanah Abang ikut dipengaruhi oleh penjualan live medsos. Namun, solusi dengan menghentikan penjualan lewat siaran langsung juga dirasa kurang tepat.

"Kalau saya pribadi, bukan masalah live-nya, tapi masalah produk (impor) yang gampang masuk," jelas Andi kepada Kompas.com di toko miliknya di Blok B lantai 3 Pasar Tanah Abang, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: Begini Wajah Tanah Abang yang Sepi Pembeli, Banyak Usaha Gulung Tikar dan Berhenti Beroperasi

Andi menekankan, persaingan antara pedagang kios dan live hanya sejauh ini memang timpang. Namun, dengan melarang penjualan live, tidak serta merta masalah bisa selesai.

Ia menganggap, banjirnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia lah akar permasalahannya.

"(Pemberhentian live) menurut saya kurang efektif. Harusnya diatur impor barang. Karena mereka masuk tanpa regulasi yang jelas, di situ yang menganggu kami," ucap dia.

Senada dengan Andi, pedagang lain yakni Hamzah Arifin, juga mengatakan hal yang sama.

Menurut Hamzah, pemerintah tidak perlu melarang penjualan melalui live streaming.

Ia menilai, yang semestinya didorong adalah mengajak orang untuk kembali berbelanja di pasar.

Baca juga: PDI-P Pertanyakan Janji Pemprov soal Revitalisasi Blok G Tanah Abang

"Live mah enggak masalah, sejauh ini juga sama-sama cari rezeki. Kalau ditanya apa yang kami pengin, maunya ya orang pada belanja lagi ke Pasar Tanah Abang, itu saja," harap Hamzah.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah tidak segan-segan akan menutup social commerce jika diketahui melakukan transaksi jual beli di platform-nya.

Hal itu seturut dengan adanya revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam revisi itu, pemerintah melarang platform social commerce untuk bertransaksi jual beli dalam platform-nya. Social commerce hanya diperbolehkan melakukan promosi.

"Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, enggak boleh lagi," ujar Mendag Zulhas usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Blok G Tanah Abang Sepi, Pedagang Masih Ditagih Retribusi

"Kalau ada yang melanggar, nanti ada surat saya ke (Kementerian) Kominfo untuk diberi peringatan, kalau habis peringatan itu bisa ditutup," sambung dia.

Selain itu, dalam beleid yang mengatur transaksi penjualan online itu akan melarang penjualan produk impor yang dibanderol di bawah 100 dollar AS atau Rp 1,5 juta.

Kemudian, akan dirinci produk-produk mana saja yang boleh diimpor yang akan dimasukkan dalam daftar barang positive list.

"Positive list itu yang diperbolehkan yang masuk, itu barang yang tidak ada di sini. Ada juga negative list, itu yang dilarang kayak batik, itu kan ada di sini," ujar Zulhas.