Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Petani Rorotan, Kasudin KPKP: Kalau Ada Pegawai Pemkot Pungut Sewa Lahan Sawah, Laporkan ke Saya!

Kompas.com - 12/10/2023, 20:10 WIB
Baharudin Al Farisi,
Jessi Carina

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara, Unang Rustanto meminta para petani Rorotan segera melapor jika ada pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara yang melakukan pungutan biaya sewa lahan.

"Pokoknya kami (Pemkot Jakarta Utara) tidak pernah melakukan pungutan. Tidak ada itu pungutan. Kalau ada, segera laporan ke saya," tegas Unang saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (12/10/2023).

Mengenai seorang petani asal Rorotan bernama Tejo (50) yang mengaku membayar biaya sewa Rp 5 juta untuk 1 hektare, Unang memastikan Tejo tidak tergabung dalam 9 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di bawah pembinaan Sudin KPKP Jakarta Utara.

Pasalnya, petani yang tergabung dalam 9 Gapoktan tersebut justru digratiskan untuk menggarap sawah.

Baca juga: Kasudin Pastikan Tidak Pungut Biaya Sewa Sawah ke Petani di Rorotan

"Nah, yang melakukan transaksi, itu saya pastikan, itu bukan pegawai Pemprov. Itu kita tidak pernah melakukan (pungutan biaya sewa)," tegas Unang.

"Nah, petani yang bernama Pak Tejo, itu bukan termasuk dari 9 Gapoktan yang saya sebutkan tadi," ucap Unang lagi.

Adapun Gapoktan yang di bawah pembinaan Sudin KPKP di antaranya yakni, Kelompok Tani Maju, Kelompok Tani Makmur Jaya, Kelompok Tani Subur Abadi, dan Kelompok Tani Maju Bersama.

Ada juga Kelompok Tani Karang Tengah, Kelompok Tani Bangkit Bersama, Kelompok Karya Usaha, Kelompok Tani Karya Siaga, dan Kelompok Tani Marunda Jaya.

"Enggak ada kita pungut-pungutan, enggak ada. Staff aku pun enggak ada yang melakukan pungutan. Mau masuk teguran disiplin pegawai apa?" ujar Unang.

Baca juga: Sawah di Rorotan Kekeringan, Tejo Kerja Serabutan Sambil Berharap Mukjizat Hujan

Diberitakan sebelumnya, petani asal Rorotan bernama Tejo (50) mengaku menyewa lahan dari seseorang untuk bercocok tanam. Kini, total lahan garapannya seluas 3 hektare.

"Kan sewa, rata-rata di sini Rp 5 juta untuk 1 hektare. Ibaratnya kayak orang mengontrak saja," ucap Tejo saat ditemui di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (9/10/2023).

Kendati begitu, dia tidak menjelaskan berapa lama durasi sewa dengan uang Rp 5 juta tersebut. Tejo membeberkan berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk modal menggarap lahan yang sudah ia sewa.

"Ya itu, Rp 6 juta untuk 1 hektare. Termasuk pupuk, traktor, sama tandur, minimal segitu dan maksimal, Rp 7 juta. Dikali 3 hektar, ya Rp 18 juta sampai Rp 21 juta," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com