Pemprov DKI Diminta Siagakan Pengungsian di Wilayah Rawan Banjir, Antisipasi Hadapi Puncak Musim Hujan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap siaga menghadapi musim hujan tahun ini.

Pasalnya, kata Nirwono, bisa dipastikan puncak musim hujan tahun ini akan berdampak banjir terutama permukiman yang ada di bantaran kali.

"Pemprov DKI sudah pasti harus menyiapkan dan menyiagakan tempat pengungsian di lokasi rawan banjir, misalnya di bangunan sekolah, rumah ibadah, kantor pemerintahan atau kelurahan," ucap Nirwono kepada Kompas.com, dikutip Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Menjelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Berfokus pada Penanganan Banjir Kiriman

Kendati demikian, Nirwono mengatakan penanganan banjir seperti hanya bersifat jangka pendek. Untuk jangka panjang, ia berharap Pemprov DKI lebih serius menata permukiman di bantaran sungai.

Seperti diketahui, turunnya hujan pada Sabtu (4/11/2023) membuat sejumlah wilayah Jakarta mulai waswas lantaran ada ancaman banjir menyertai mereka.

Baru diguyur hujan sehari saja, ratusan kepala keluarga (KK) yang berada di Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan Rawajati, Jakarta Selatan terendam banjir.

Menurut Nirwono, titik-titik banjir pada akhir pekan kemarin terjadi karena sebagian besar permukiman yang berada di bantaran sungai.

Baca juga: Jakarta Masih Banjir meski Ada Sodetan Ciliwung, Pakar: Belum Semua Bantaran Sungai Dibenahi

"Kalau tidak (serius menata bantaran sungai), sampai kapan pun permukiman seperti Kebon Pala ini akan selalu banjir saat musim hujan," ucap Nirwono.

Artinya, kata dia, seluruh permukiman yang berada tepat di bantaran sungai bisa dipastikan akan terancam banjir saat memasuki dan menuju puncak musim hujan tiba, yaitu sekitar November 2023-Februari 2024.

Bentuk tim reaksi cepat

Untuk menghadapi musim hujan tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta membentuk tim reaksi cepat (TRC) demi mengatasi ancaman banjir di Ibu Kota.

"TRC itu jumlah personelnya ada 267 orang. Itu untuk mengantisipasi banjir. Mereka piket 24 jam," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji saat dihubungi, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Dianggap Warga Tak Mempan Atasi Banjir, Begini Kerja Sodetan Ciliwung Pecah Debit Air ke KBT

Isnawa mengemukakan, TRC memiliki tugas mengedukasi warga, memantau banjir, dan melakukan evakuasi saat bencana terjadi di setiap wilayah Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, BPBD DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI.

"Kemudian, ada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, terkait penanggulangan banjir dan bencana lainnya," kata Isnawa.

Isnawa mengatakan, BPBD DKI juga akan menginformasikan cuaca terkini dan kondisi tinggi muka air (TMA) melalui media sosial dan situs resmi BPBD, yakni bpbd.jakarta.go.id.

Baca juga: Evaluasi Banjir Kemarin, Heru Budi Minta Pintu Sodetan Ciliwung Selalu Dibuka

BPBD DKI saat ini telah mengecek sarana prasarana evakuasi korban banjir, antara lain perahu dan pelampung, juga melakukan simulasi pendirian tenda di 25 kelurahan rawan banjir.

"Kalau BPBD menangani pengungsi dan dukungan evakuasi. Untuk pompa stasioner dan pompa keliling untuk menyedot banjir itu pasti ada di Dinas SDA," kata Isnawa.

(Tim Redaksi : Muhammad Isa Bustomi, Nursita Sari)