Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Capres-Cawapres, Massa Ancam Laporkan KPU ke DKPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Penyelamat Konstitusi akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Alasannya, KPU menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon (paslon) calon presiden calon wakil presiden (capres cawapres).

"Ya, kami akan melaporkan (KPU) ke DKPP karena memang KPU sudah melanggar secara aturan, yaitu menerima pendaftaran dari Gibran tanggal 25 Oktober 2023," kata juru bicara Aliansi Penyelamat Konstitusi Mixil Mina Munir saat dihubungi wartawan, Senin (13/11/2023).

Baca juga: Demo di KPU, Massa yang Mengaku Pendukung Ganjar-Mahfud Tuntut Prabowo-Gibran Didiskualifikasi

Mixil mengatakan, pihaknya berencana melaporkan KPU pada pekan ini, antara Rabu (15/11/2023) atau Kamis (16/11/2023).

Menurut dia, KPU bersalah karena telah menerima pendaftaran Gibran lantaran tak sesuai aturan.

"Biar masyarakat tahu bahwa terutama ada kecurangan dalam proses Pemilu. Ada anggota KPU yang tidak memenuhi sumpah dan janjinya menjadi penyelenggara yang netral," ucap dia.

Untuk diketahui, Aliansi Penyelamat Konstitusi menggelar aksi di kawasan kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini, Senin.

Pantauan Kompas.com di lokasi, kebanyakan massa aksi mengenakan pakaian hitam. Mereka juga membawa atribut mulai dari spanduk, bendera merah-putih, dan bendera plastik berwarna kuning cerah.

Baca juga: KPU Tetapkan Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, dan Anies-Muhaimin Capres-Cawapres 2024

Spanduk itu bertuliskan "#2024 kami muak, mentang-mentang anak presiden Gibran menghalalkan segala cara". Ada juga yang bertuliskan "MK bukan mahkamah keluarga".

"Proses pencalonan Prabowo-Gibran cacat formil, etika, dan moral! Kalau sudah melakukan kecurangan, pasti akan dibuntuti kecurangan!" seru salah satu peserta aksi.

Massa aksi juga membawa properti berupa peti mati yang terbuat dari kayu.

Terdapat tulisan "RIP Nurani MK, Mayat Koruptor, DPR Tolong Sahkan RUU Menjadi UU, Hukum Mati Koruptor" pada peti itu.