Wakil Ketua DPRD Depok Ditolak RS Berobat Pakai KTP

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo membagikan pengalamannya saat mencoba berobat ke rumah sakit di Depok dengan hanya menggunakan KTP dan berujung penolakan.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengaku, kebetulan pada saat itu ia sedang sakit.

Hendrik pun ingin menguji pernyataan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (IBH) soal program berobat gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Depok bagi warga Depok dengan hanya menunjukkan KTP.

"Kan waktu itu Pak IBH wakil wali kota bikin video YouTube, beliau bilang mulai 1 Desember seluruh warga Depok yang sudah ber-KTP Depok jika berobat ke puskesmas dan rumah sakit, cukup menunjukkan KTP Depok saja maka akan gratis," kata Hendrik saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/12/2023).

Baca juga: Mulai Desember 2023, Warga Depok Non-peserta BPJS Kesehatan Bisa Berobat Gratis dengan Tunjukkan KTP

Awalnya, kata Hendrik, ia akan membayar biaya berobat secara pribadi saja.

Namun, saat di UGD, Hendrik tiba-tiba teringat janji yang disampaikan IBH.

"Saya enggak ada rencana, cuma karena memang drop, saya ke salah satu rumah sakit. Saya ditanya, 'mau bayarnya pakai apa, Pak'. Saya bilangnya pakai pribadi saja. Tapi kan pas saya lagi di UGD, saya ingat, sepertinya waktu itu ada pernah statement boleh (berobat pakai) KTP. Saya iseng nanya, 'kalau ini sudah boleh pakai KTP belum'," celetuk dia.

Mendengar pertanyaan Hendrik soal berobat gratis pakai KTP Depok, pihak rumah sakit pun bingung.

Padahal, kejadian itu berlangsung di tanggal 7 Desember 2023. Tepatnya enam hari setelah IBH mengeluarkan pernyataannya.

Baca juga: Diduga Ingin Bunuh Diri, Seorang Pria Loncat ke Sela Peron Stasiun Depok

"Ya rumah sakit bingung, belum ada koordinasi katanya. Itu sudah tanggal 7. Saya mengambil kesimpulan, belum ada koordinasi ke rumah sakit," ujar Hendrik.

Hendrik menilai, yang disampaikan oleh IBH masih belum jelas dan meminta Imam tidak membohongi warganya dengan janji palsu.

Dia juga mengingatkan agar layanan kesehatan untuk warga tidak dijadikan ajang "curi start" kampanye.

"Ini hanya diambil momen oleh Pak Imam Budi Hartono curi start kampanye menurut saya. Sehingga niat awal untuk membantu rakyat berobat menggunakan KTP, ini tercoreng dengan videonya Imam Budi Hartono itu," ucap dia.