KAI Impor Tiga "Trainset" KRL Buatan China untuk Kurangi Kepadatan Penumpang

JAKARTA, KOMPAS.com -  PT KAI Commuter membeli tiga rangkaian kereta (trainset) baru dari pabrikan asal China yang telah disepakati melalui penandatanganan kontrak di Beijing, Rabu (31/1/2024).

Direktur Utama PT KAI Commuter Asdo Artriviyanto menjelaskan, pengadaan tiga trainset baru ini sebagai upaya KAI mengurangi kepadatan penumpang.

"Pengadaan sarana KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacement sarana KRL yang akan di-retrofit oleh PT INKA," kata Asdo dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Teken Kontrak dengan CRRC Sifang, KAI Commuter Borong 3 Rangkaian KRL Baru

Menurut Asdo, sarana KRL saat ini sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap untuk penggantiannya dengan proses retrofit demi menjaga kebutuhan operasional layanan.

Untuk diketahui, layanan Commuter Line Jabodetabek memiliki target 1,2 juta pengguna per hari pada tahun depan atau 2025.

"Tahun 2023 kemarin, KAI Commuter mencatat total pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 290.890.677 orang. Angka tersebut lebih besar 38 persen jika dibanding volume pada tahun 2022 yaitu sebanyak 239.254.813 orang," kata Asdo.

KAI Commuter memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.

Asdo mengatakan KAI Commuter membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V. Tipe pengadaan sarana KRL baru ini tertera pada kontrak.

Baca juga: 100 Hari Matinya Eskalator Stasiun Bekasi dan Asa Pengguna KRL...

“Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek tahun 2024 -2025 yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya,” ujar Asdo.

Adapun pengadaan sarana KRL baru ini juga merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada bulan Juni 2023 lalu.

Dalam rapat itu dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.