Ketika Kasus Pelanggaran Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Menguap Begitu Saja...

Sengaja mengulur waktu

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menduga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sengaja mengulur waktu untuk menjatuhkan sanksi kepada Gibran.

"Dalam hal kasus ini ada kesengajaan. Kalau saya melihatnya memang ini persoalan ada maksud untuk dikaburkan," ujar Trubus, Selasa (23/1/2024).

Menurut Trubus, kurang responsifnya para pejabat di lingkungan Pemprov DKI, tidak terlepas karena sosok Gibran yang merupakan putra Jokowi.

Pakar mikro-ekspresi Kirdi Putra mengatakan, bungkamnya Heru Budi juga menunjukkan ada hal yang ditutupi dalam kasus Gibran.

"Buat saya dia saat itu sedang memilih untuk no comment. Dengan tidak menjawab, itu sudah menutupi (persoalan)," kata Kirdi saat dihubungi, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Menunggu Pemprov DKI Tegur Gibran soal Bagi-bagi Susu di CFD...

Kirdi meyakini Heru Budi menutupi itu karena sosok Gibran yang adalah anak Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Heru menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta karena ditunjuk Jokowi. Saat ini dia pun masih menjabat Kepala Sekretariat Kepresidenan.

“Iya ini polemik. Dia yang memilih (menjadi Pj Gubernur) kan bapaknya (Gibran). Tidak enak dong. Lebih baik ditunda saja (jawabannya)," kata Kirdi.

Dinyatakan melanggar karena sarat politik

Sebagai informasi, Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan kegiatan Gibran membagikan susu di area CFD adalah pelanggaran.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Jakarta Pusat, kegiatan itu patut diduga untuk kepentingan partai politik dan juga Gibran yang diusung sebagai cawapres.

Selain itu, terdapat pula kepentingan para calon anggota legislatif Pemilu 2024. Sebab, kegiatan tersebut juga diikuti oleh beberapa kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah keputusan tersebut, Bawaslu DKI menyerahkan surat rekomendasi pelanggaran Gibran di area CFD ke Pemprov DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.

Dengan begitu, tindak lanjut atas pelanggaran Gibran membagikan susu di area CFD sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Merujuk Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang HBKB, diatur bahwa area CFD tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang terkait politik.

Di dalam Pasal 9 Ayat (2) Huruf e beleid tersebut, diatur bahwa pengunjung CFD yang tidak memenuhi aturan dalam pelaksanaan kegiatannya, akan diberikan surat teguran.

“Dalam hal ditemukan partisipan HBKB tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, Penyelenggara HBKB akan memberikan Surat Teguran,” seperti dikutip Kompas.com pada Jumat (5/1/2024).

Berlanjut ke Pasal 9 Ayat (2) Huruf f beleid tersebut, pengunjung yang telah diberikan surat teguran dan tetap melanggar, tidak akan diperbolehkan lagi mengisi acara di area CFD.