Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Rumah Pemenangan Capres atau Partai di Rusun Cilincing, Warga: Kami Bebas Milih

Kompas.com - 14/02/2024, 15:12 WIB
Rizky Syahrial,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga rumah susun (Rusun) Cilincing, Jakarta Utara bebas memilih pada pencoblosan berlangsung.

Hal itu dikarenakan tidak adanya rumah pemenangan pasangan capres-cawapres maupun partai politik di wilayah ini.

"Warga rusun bebas memilih, terserah mau pilih siapa," kata Ketua RW 010, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, Faturrozi saat ditemui Kompas.com di lokasi, Rabu (14/2/2024).

Baca juga: Perjuangan Warga Cilincing Terobos Banjir Selutut demi Mencoblos di TPS

Menurut Faturrozi, di kawasan ini juga tidak ada intervensi apa pun soal pilihan warga. Hal itu juga dilaksanakan sesuai jargon pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

"Kami tidak batasi warga harus pilih siapa, pilih siapa, dan juga membebaskan warga. Sesuai Luber Jurdil lah," tutur dia.

Rusun Cilincing sempat didatangi pejabat yang kampanye.

Namun, kampanye para pejabat itu tidak mempengaruhi pilihan masyarakat.

"Warga ya tetap tidak kami arahkan. Pejabat kampanye silakan kemarin. Kami beri akses," ungkap Fatur.

Baca juga: Warga Rusun Cilincing: Siapa Pun Presidennya, Kami Hanya Minta Perbaiki Atap dan Jalan

Terdapat 13 TPS di Rusun Cilincing. TPS tersebar di empat blok di kawasan ini.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, suasana pencoblosan sejak pukul 09.00 WIB hingga siang ini berlangsung ramai.

Semua warga rusun menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi lima tahunan.

Tak ada warga yang memakai atribut partai atau paslon capres-cawapres pada saat pencoblosan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com