"Gubernur kan Buat Rakyat, Jadi Harus Dipilih Rakyat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu bernama Suherni (50) khawatir demokrasi jadi hilang apabila pemerintah menerapkan wacana presiden memilih langsung gubernur Jakarta.

Poin tersebut tercantum dalam draf rancangan undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). 

“Takut semakin enggak ada demokrasinya, nanti semuanya saja (pemerintah),” kata Suherni saat ditemui Kompas.com di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Ahmed Zaki: Sikap Golkar Tetap Pemilu Langsung

Suherni menegaskan, ia tak setuju dengan wacana tersebut. 

“Jadi, itu pilihan presiden, bukan rakyat. Gubernur kan buat rakyat, harusnya yang pilih rakyat. Kalau yang pilih presiden, berarti gubernurnya buat presiden dong?” kata dia.

Sementara itu, seorang karyawan swasta bernama Pingkan Anggraeni (26) juga tak setuju dengan wacana tersebut.

Menurut dia, wacana itu merupakan gagasan yang aneh. Pingkan mempertanyakan alasan pemerintah hendak mengimplementasikan wacana itu.

“Sekarang gini, dari dulu kan sudah ada peraturannya, pemimpin negara, daerah, dan lain-lain, ditunjuk oleh warganya, rakyatnya, ya sudah, ” kata Pingkan.

“Kalau mau diubah, ya realistis sedikitlah, kan kita juga waswas ya kalau yang menunjuk, semisal, ada kepentingan lain. Secara logika, ya aneh saja. Makin ke sini, jadi semakin ke sana,” lanjut dia. 

Baca juga: DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat, Bukan Presiden

Sebelumnya, Ketua Panja DPR terkait RUU DKJ Achmad Baidowi membenarkan bahwa kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

Hal ini mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD".

Meski menghilangkan pilkada langsung, pria yang karib disapa Awiek itu menegaskan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung melalui usulan DPRD.

“Untuk menjembatani keinginan politik antara yang menginginkan kekhususan ditunjuk secara langsung dan kedua supaya kita tidak melenceng dari konstitusi, cari jalan tengah bahwa gubernur Jakarta itu diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).