Kapolri Tidak Hadir, Sidang Praperadilan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang tak kunjung ditahan.

“Sidang ditunda selama satu pekan karena Termohon Dua tidak hadir,” ujar Hakim Tunggal Sri Rejeki Marsinta di ruang sidang, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Respons Polri soal Desakan Tahan Firli Bahuri

Termohon dua dalam sidang gugatan ini adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hakim Sri tidak menjelaskan secara rinci kenapa tak ada pihak yang mewakili Kapolri.

Ia langsung menegaskan bahwa perwakilan Kapolri wajib hadir saat sidang pekan depan.

“Kita tunda persidangan pada Rabu 20 Maret 2024 dengan pemanggilan Termohon Dua. Kepada pihak yang sudah hadir tidak dipanggil lagi ya,” ucap hakim.

Sebagai informasi, gugatan praperadilan yang diajukan MAKI dengan nomor perkara 33/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL ditujukan kepada tiga pihak.

Ketiga pihak itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta R Narendra Jatna.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya menggugat ketiga pihak tersebut karena Firli tak kunjung ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka tiga bulan lalu.

Baca juga: Ditanya Progres Kasus Firli, Kapolda Metro Jaya Lambaikan Tangan

Firli adalah tersangka dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik kriminal khusus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin, Jumat (1/3/2024).

Boyamin menilai, polisi seharusnya segera melimpahkan berkas perkara Firli Bahuri kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Dengan pelimpahan tersebut, JPU bisa segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.