Demo Tuntut Pemakzulan Jokowi Akan Berlangsung hingga 20 Maret 2024 di KPU, Bawaslu dan DPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Demo penuntutan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penolakan terhadap kecurangan pemilu akan digelar hingga Rabu (20/3/2024) di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Penyelenggara demo itu berasal dari massa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi.

“Kami berkumpul 18-20 Maret dan hari-hari selanjutnya dalam rangka memastikan dan menekan supaya KPU, khususnya komisioner KPU tidak bermain-main dengan rakyat,” ujar Ketua Presidium Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Afandi Ismail kepada wartawan di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Ikut Demo di KPU RI, Pelajar dan Mahasiswa: Kami Dukung Penuh Keputusan Hasil Pemilu

Ia mengeklaim mendapat banyak laporan-laporan terkait kecurangan dalam proses Pemilu. Adapun, laporan itu tidak hanya terjadi setelah hari penyelenggaraan Pemilu, 14 Februari 2024. Akan tetapi, jauh dari sebelum hari-H.

Afandi meyakini, Jokowi ikut andil dalam kecurangan ini.

“Jokowi adalah pemimpin yang paling buruk dalam sejarah kepemimpinan negeri ini. Selain Jokowi, tidak ada (pemimpin lain) yang melakukan campur tangan cawe-cawe secara terang-terangan,” tutur dia.

Sebagai contoh, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden nomor urut dua. Afandi menganggap hal itu sebagai bagian dari dinasti politik.

“Putusan meloloskan Gibran (menjadi cawapres) adalah pelanggaran etis berat. Mestinya Jokowi bertindak, tapi karena tadi jadi seolah tidak ada apa-apa. Berarti Jokowi ada rencana melanggengkan dinasti politiknya,” tegas Afandi.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Alumni UI dan UGM for Ganjar-Mahfud, Z Leander Ohoiwutun. Penyelenggaraan aksi di ketiga institusi tersebut memiliki tujuan tersendiri.

Sebagai contoh, pengguliran hak angket di DPR, serta pencabutan Ketua KPU RI dan Bawaslu RI.

“Seharusnya KPU mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres nomor urut dua. Setelah itu, pasangan calon nomor urut satu dan tiga masuk putaran kedua,” ujar pria yang akrab disapa “Nyong” itu.

Adapun, massa menganggap bahwa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka pemerintah telah mendorong stimulus yang luar biasa kepada masyarakat untuk memberontak di mana-mana.

Baca juga: Pedemo Buka Lapak Curhat Emak-emak Saat Demo di KPU

“Kami menuntut agar pemerintah melakukan audit sistem Sirekap KPU yang bermasalah, lalu menggulirkan hak angket agar kecurangan ini diungkap. Kami ingin melihat Pemilu itu berjalan dengan baik,” tutur Afandi.

“Saya tidak mengancam. Tapi, jangan bermain-main dengan masyarakat yang ingin demokrasi tegak,” imbuh dia.

Aksi di kantor KPU RI hari ini, Senin (18/3/2024), dipimpin oleh Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko menjadi pemimpin aksi ini.

Massa membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan.

"Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI," begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando.

"Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!" bunyi spanduk yang lain.

Dalam spanduk itu, ada foto Presiden Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang. Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 massa itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan.

Baca juga: Pimpin Demo, Eks Danjen Kopassus Soenarko: TNI Pasti Lihat Amburadulnya Pemilu tapi Tak Bersuara