Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga bernama Sita Sari (29) mengungkapkan alasannya belum mengurus administrasi pindah domisili dari Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ke Desa Ragajaya, Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

Menurut dia, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya lebih mudah mendapatkan akses fasilitas kesehatan.

“KTP Jakarta itu enak banget. Yang saya rasakan, itu soal akses kesehatan ya. Misal sakit dan punya BPJS, itu (administrasinya) enggak ribet gitu, tinggal datang ke Puskesmas,” ujar Sita saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/4/2024).

Baca juga: Dukcapil DKI Tak Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Luar Daerah yang Sakit

Sita menceritakan pengalamannya ketika jatuh sakit karena asam lambungnya kambuh. Dia bisa langsung datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu.

“Langsung ditangani, enggak yang diribetin atau segala macam,” ucap Sita.

Lain waktu, anak Sita juga pernah diare. Dia dan suami langsung membawanya ke IGD RSUD Pasar Minggu.

“Ya sudah, langsung ditangani, langsung dirawat, opname, ya sudah. Opname-nya kelasnya sesuai dengan BPJS, kelas I. Ya enak. Fasilitasnya dan segala macam. Pelayanannya oke. Yang paling saya rasakan soal akses kesehatan sih,” kata Sita.

Berbeda dengan pengalamannya di Jakarta, Sita pernah mengantar tetangganya ke salah satu rumah sakit di Bojong Gede.

“Kayak ribet banget gitu. ibu hamil, sakit. Ya sudah, saya coba antar ke rumah sakit, ribet banget. Kan sakit, karena ibu hamil, ya sudah, ke IGD saja. Itukan masuknya kondisi darurat,” ujar Sita.

“Karena BPJS-nya bukan BPJS sini (Bojong Gede) jadi dia enggak diterima gitu lho, harus tetap bayar. Padahal kan, kalau kondisi darurat, harusnya bisa di mana saja. Kalau ini, enggak bisa,” kata Sita.

Oleh karena itu, tetangga Sita tidak jadi berobat dan memilih ke Jakarta untuk mendapatkan fasilitas gratis.

Menurut Sita, wajar banyak warga yang belum urus pindah domisili ke Dukcapil DKI Jakarta setelah tak lagi bertempat tinggal di Jakarta.

“Makanya wajar orang orang pilih tetap KTP Jakarta meski sekarang tinggal di pinggiran kayak saya,” lanjutnya.

Sita sendiri sudah mengecek status NIK-nya melalui laman https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id. Kini, ia termasuk warga yang “tergusur” dari Jakarta.

Baca juga: Tak Asalkan Nonaktifkan NIK, Dukcapil DKI Bakal Verifikasi Warga Jakarta yang Berdomisili di Luar Daerah

“Tulisannya kayak, ‘NIK bla-bla atas nama bla-bla terdaftar dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili’,” imbuh Sita.

Meski begitu, Sita menyadari bahwa kebijakan penonaktifan NIK ini baik untuk tertib administrasi.

Tetapi, dia mengharapkan agar pemerintah pusat turut andil dalam penonaktifkan NIK ini untuk memeratakan akses kesehatan, pendidikan dan lainnya.

“Apalagi ini Bojong Gede, masih tetangga sama Jakarta, enggak yang jauh banget gitu. Ini masih tetangga saja, masih jomplang banget. Bagaimana dengan daerah lain?” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, tahapan penonaktifan NIK akan dilakukan pada April dari yang sebelumnya dijadwalkan awal Maret 2024.

Penundaan tahapan penonaktifan NIK warga Jakarta di luar daerah itu tidak lepas dari adanya momen kontestasi politik Pemilu 2024.

Dengan demikian, proses penonaktifan NIK akan dilakukan secara bertahap pada April 2024, tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Baca juga: Pemprov DKI Buka Posko Aduan untuk Komplain Soal Penonaktifan NIK