Heru Budi Usul Bangun "Jogging Track" di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengusulkan pembangunan jogging track atau lintasan joging di ruang terbuka hijau (RTH) di Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Usulan itu disampaikan Heru lantaran RTH Tubagus Angke diduga kerap digunakan sebagai tempat prostitusi. Dugaan ini muncul menyusul banyaknya penemuan kondom bekas, sampah tisu bekas pakai, serta bungkus rokok di kawasan tersebut.

"Ya jogging track, lampu (dari) Bina Marga, CCTV, harus gitu. Trek joging bagus," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024) malam.

Baca juga: Heru Budi: Perpindahan Ibu Kota Jakarta Menunggu Perpres

Selain lintasan joging, Heru berharap, Dinas Bina Marga dapat segera menambah jumlah CCTV atau kamera pengawas dan lampu penerangan di RTH tersebut.

"Ya kalau ada anggaran Bina Marga sekarang kan bisa," kata Heru.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menuturkan, pihaknya kini menjaga ketat RTH Tubagus Angke yang belakangan diketahui dipenuhi banyak sampah tisu bekas pakai, bungkus rokok, hingga gelas plastik.

"Kami tempatkan anggota. Sudah jaga di situ. Kami tempatkan anggota secara rutin yang menjaga di situ setiap malam," ujar Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2024).

Arifin menuturkan, pihaknya juga melibatkan masyarakat, pengurus rukun warga (RW), serta aparat setempat untuk menjaga ruang terbuka hijau tersebut.

Adapun, RTH Tubagus Angke diduga menjadi tempat protitusi bertenda yang disinyalir beroperasi sejak pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.

"Tempat (prostitusi) ini sudah sejak lama ada sekitar tahun 1987 sampai sekarang. Mereka pakai tenda," tutur salah seorang warga bernama Koko (53) saat diwawancarai di lokasi.

Koko mengatakan, kerap kali terjadi aksi kucing-kucingan antara pihak yang terlibat protitusi dengan petugas ketika dilakukan razia.

"Penertiban ada, tapi ya tetap saja mereka cari akal untuk buka lagi," jelas Koko.

Baca juga: Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan di UU DKJ Berbeda dengan Dana Desa