Akselerasi Jakarta Menjadi Kota Global

Debat kusir seputar isu banjir yang mempertentangkan normalisasi dan naturalisasi harus jadi pembelajaran berharga.

Saat pertikaian antarkubu politik mendominasi percakapan, kepentingan warga luput dari perhatian.

Puluhan warga meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengungsi karena banjir selama periode 2018-2022.

BPBD Jakarta juga mencatat kerugian ekonomi banjir per tahun mencapai Rp 2,1 triliun. Ironis karena alih-alih dipertentangkan, normalisasi dan naturalisasi bisa dikombinasikan sebagai solusi terpadu bila kerendahan hati untuk melayani warga adalah watak kepemimpinan.

Agar naik kelas di gelanggang dunia, kepemimpinan Jakarta harus mampu mendayagunakan seluruh potensi yang ada melalui pola kerja sama yang konstruktif.

Dalam mewujudkannya, kepemimpinan Jakarta perlu bertransformasi. Peran pemerintah Jakarta harus diperluas dari pengguna anggaran (spender) dan pengumpul pajak (kolektor) menjadi fasilitator dan orkestrator.

Perbandingan APBD Jakarta senilai Rp 80 triliun dengan nilai perputaran ekonomi Jakarta sebesar Rp 2.000 triliun menunjukan bahwa kontributor sekaligus potensi terbesar Jakarta adalah warganya.

Untuk itu, warga termasuk pelaku usaha tidak boleh lagi ditempatkan sebagai sekadar objek pajak, melainkan mitra pembangunan.

Kemudian, parameter keberhasilan pemerintah daerah yang masih berfokus pada jumlah pendapatan daerah juga perlu diekspansi agar meliputi ragam variabel kesejahteraan warga seperti pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan mobilitas sosial.

Dengan demikian, kemajuan Jakarta harus menjadi kemajuan semua elemen di dalamnya.

Terakhir, dalam upaya akselerasi mengejar ketertinggalan, warga membutuhkan nakhoda yang ikhlas mengkonsentrasikan atensinya untuk perjalanan Jakarta sampai tujuan.

Sebagai kota newsmaker, ragam persoalan yang hampir tidak bisa dipotret seluruhnya mustahil diselesaikan bila jabatan publik dipandang sebagai anak tangga pencapaian karier politik.

Transformasi besar Jakarta dari ibu kota negara menjadi ibu kota bisnis, perekonomian, dan kebudayaan akan melibatkan pemangku kepentingan dari semua lini dan lapisan.

Hanya dengan stabilitas dan kerja sama, visi mewujudkan Jakarta sebagai kota global berwibawa dapat terlaksana.