Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pedagang: Masak Pak Jokowi Enggak Bisa Tertibkan PKL?

Kompas.com - 17/07/2013, 16:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pedagang Blok G Pasar Tanah Abang menilai pemerintah kurang ketat mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL). Dari kacamata pedagang, pemerintah kalah dari preman.

"Kalau orang (pengelola) pasar tidak bisa, kan ada yang lebih tinggi. Termasuk Pak Jokowi, masak suruh menertibkan enggak bisa," kata Abdul (61), pedagang Blok G Lantai 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2013).

Pria asal Pekalongan yang sudah 20 tahun berdagang ini mengatakan, jumlah PKL mulai menggila sejak dua tahun terakhir. Tahun 2008, para pedagang diperbolehkan menggelar dagangannya di badan jalan, dua bulan sebelum Lebaran.

Namun, sudah dua tahun terakhir ini para pedagang musiman tersebut berubah jadi PKL yang menjamur setiap hari. Setiap tahun jumlahnya semakin banyak dan semakin memadati jalanan di kawasan Tanah Abang. "Karena tidak ada yang melarang, terlalu dibebasin," ujar Abdul.

Abdul bukan tidak mengerti soal berdagang di badan jalan itu melanggar aturan. Namun, ia memastikan aturan hanyalah tetap menjadi aturan, jika tidak ada sanksi tegas. Ia merasa heran dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan PKL berjualan mulai pukul 10.00.

"Tadinya bersih itu (jalan). Ya, memang dari DKI ada mobil Satpol PP yang berjaga, (tetapi) pedagang boleh buka entar jam 10.00, he-he-he," kata Abdul setengah berbisik.

Ia sendiri tidak tahu mengapa PKL diperbolehkan menggelar lapaknya sejak pagi hari. Menurutnya, pemerintah seharusnya punya rencana jauh-jauh hari untuk sosialisasi relokasi PKL sehingga pada bulan Ramadhan, PKL bisa menempati kios yang disediakan.

Namun, karena pemerintah terlambat melakukan relokasi, sebagai sesama pedagang, ia pun mengaku sayang jika harus pindah lokasi. Apalagi sebagian PKL itu memperoleh modal usahanya dari utang.

"Kalau mau pembersihan, habis Lebaran total-tal. Kalau sekarang berani mati deh, urusannya buat anak-cucu. Dengar rencana relokasi, mereka sudah panik, bisa perang," ujarnya.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya memindahkan PKL di Tanah Abang ke Blok G Pasar Tanah Abang. Pemprov DKI memprioritaskan relokasi untuk PKL yang memiliki KTP Jakarta. Adapun PKL yang tak memiliki KTP Jakarta akan diundi untuk menempati lapak yang tersedia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com