Lurah Pondok Bambu Tak Menduga Disidak Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Lurah Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Budhy Novian tidak menduga akan didatangi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Kamis (18/7/2013) siang. Budhy baru tahu setelah Jokowi mendadak tiba di kantornya.

”Kebetulan saya lagi shalat, enggak tahu sama sekali. Beliau dalam rangka sidak pelayanan karena langsung menuju ruang pelayanan,” ujar Budhy kepada Kompas.com saat ditemui di Kantor Kelurahan Pondok Bambu, Kamis (18/7/2013).

Ia mengatakan, tidak ada pemberitahuan dari protokoler mengenai kedatangan Jokowi dalam sidak tersebut. ”Saya ketemu pas sudah ada dialog (dengan warga). Saya samperin ke (lantai) bawah,” ujar Budhy.

KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) melakukan inspeksi mendadak di Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2013) siang. Jokowi berbincang dengan warga yang tengah mengurus pembuatan KTP atau KK.

Dalam kesempatan itu, kata dia, Jokowi menerima keluhan dari warga tentang pelayanan pembuatan kartu keluarga (KK) yang terlalu lama di kelurahan tersebut. Selain itu, ada warga yang mengadu kepada Jokowi tentang pelayanan di kantor kelurahan itu.

Budhy mengatakan, ada warga yang menyampaikan komplain soal pengurusan dokumen kepindahan anaknya untuk dapat tinggal di Pondok Bambu. Warga bernama Rol Bariah tersebut mengeluh kepada Jokowi karena permohonan tinggal bagi anaknya, Haryati, di RT 006 RW 010, Pondok Bambu, ditolak ketua RT setempat.

”Pak RT tidak mau memberikan pengantar dengan alasan kedatangan (anak) ibu ini akan dimusyawarahkan dulu. Karena, menurut catatan, di rumah tinggalnya sudah ada tiga orang kepala keluarga,” kata Budhy.

Budhy mengatakan, warga tersebut tinggal dengan tiga kepala keluarga dalam satu rumah kontrakan. Menurut dia, tidak mungkin bagi anak warga itu untuk kembali menetap di kontrakan tersebut. Apalagi, rumah kontrakan di wilayah Pondok Bambu rata-rata tidak berukuran besar.

”Jadi mau tinggal di alamat yang sama, yang sudah ada (keluarga). Kalau ditambah satu keluarga yang jumlah anggota ada enam, ditambah tiga KK yang jumlahnya sembilan orang, jadi 15 orang, tidak mungkin,” ujarnya.

Selain itu, kata Budhy, Haryati yang memiliki KTP Tangerang juga tidak menyertakan surat keterangan catatan kepolisian. Ketua RT setempat juga tidak melihat ada hubungan keluarga antara Rol dan Haryati. Budhy menyatakan akan menyelesaikan persoalan komplain tersebut.