Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

31 Persen Bus di Pulogadung Tak Laik

Kompas.com - 07/08/2013, 18:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 90 dari 286 bus antar kota antar provinsi di Terminal Pulogadung tak lolos uji kendaraan yang meliputi pemeriksaan surat hingga kondisi fisik kendaraan, terhitung sejak Kamis (1/8/2013) hingga Rabu (7/8/2013) siang.

"Jika alat keselamatan yang tidak memadai seperti alat pemadam kebakaran tidak berfungsi atau kaca retak kami rekomendasikan langsung ke kepala terminal untuk dinyatakan tidak laik beroperasi dan diawasi terus," kata petugas pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tjahya Kusnarya di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (7/8/2013).

Posko pengujian kendaraan bermotor ini, menurut Tjahya, buka 24 jam untuk memastikan semua bus antarkota antarpropinsi (AKAP) yang akan berangkat dari Terminal Pulogadung diuji secara menyeluruh.

Sejak 1 Agustus 2013 hingga Rabu siang ini, masalah yang paling banyak ditemui berkaitan dengan kondisi bus adalah kaca retak, alat keselamatan yang tidak memadai, kekencangan baut pada ban, ban menggunakan ban vulkanisir, speedo meter yang rusak, emisi gas buang melampaui ambang batas, wiper rusak, dan lampu tak menyala.

Ketika ditanya siapa yang menginstruksikan pelaku angkutan untuk memeriksakan kendaraannya, Tjahya  mengatakan, "Yang bertugas menginstruksikan bus untuk diperiksa di posko ini dari bagian manajemen terminal, kami bertugas 24 jam dengan dua ’shift’ dengan tugas untuk memeriksa kelaiakan dan memberikan rekomendasi."

"Jika badan bus banyak tambalannya (dempul) pun kami rekomendasikan tidak laik, karena dapat menganggu operasi bus, atau secara visual tidak laik sebagai kendaraan arus mudik," tukas Tjahya.

Sementara itu, sejak Kamis (1/8/2013) hingga Rabu (7/8/2013) siang, tercatat 14.480 orang berangkat dari Terminal Pulogadung, dengan tujuan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatra, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com