Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usulan Perubahan Nama Jalan Tergantung Presiden

Kompas.com - 01/09/2013, 14:47 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, usulan perubahan nama jalan bisa ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia bersama tim Panitia 17 hanya mengusulkan perubahan nama jalan itu, tetapi keputusan ada di tangan Presiden.

"Bisa saja ditolak. Tapi, belum mengerti, menerima aturannya saja belum," kata Jokowi di Monumen Nasional, Minggu (1/9/2013).

Usulan perubahan nama jalan tersebut disampaikan oleh Panitia 17, yang diketuai oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie, dan anggota yang terdiri dari Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto hingga mantan anggota DPR RI, Permadi.

Jokowi menyebutkan, perannya sebagai Gubernur hanya menerima usulan tersebut untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Yudhoyono. Keputusan terakhir tetap berada di Presiden dan terbentuk dalam Keputusan Presiden (Keppres). "Kami mengolahnya di Pemprov, kemudian kita teruskan kepada presiden," kata Jokowi.

Usulan perubahan nama jalan tersebut mencakup Jalan Merdeka Utara, yang diusulkan menjadi Jalan Soekarno. Adapun Jalan Merdeka Selatan diusulkan menjadi Jalan Hatta, Jalan Merdeka Timur menjadi Jalan Soeharto, dan Jalan Merdeka Barat menjadi Jalan Ali Sadikin.

Jokowi mengatakan, yang telah disepakati panitia untuk diajukan kepada Presiden baru dua jalan, yakni Jalan Merdeka Utara menjadi Jalan Soekarno dan Jalan Merdeka Selatan menjadi Jalan Hatta. Dua nama jalan sisanya masih kontroversial bagi beberapa pihak. Ia berharap agar nama jalan baru, yang merupakan upaya rekonsiliasi sejarah tersebut, bisa disetujui pada September 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com