Basuki: Pemprov DKI Makin Mantap Terapkan Sistem ERP

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta makin mantap untuk menerapkan electronic road pricing (ERP) guna menekan kemacetan di Jakarta.

Menurut dia, kebijakan pembatasan jumlah kendaraan itu baru akan dilaksanakan setelah bus sedang datang pada November mendatang. "ERP paling benar. Kalau busnya sudah datang, terus ERP-nya belum siap, DKI akan terapkan ganjil genap dulu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Basuki menegaskan, untuk saat ini, DKI belum dapat melaksanakan kebijakan ganjil genap maupun ERP mengingat bus-bus sedang itu belum datang.

Ada opsi yang akan dipilih dalam melaksanakan sistem tersebut. Menurut Basuki, jika peralatan ERP sudah siap, kebijakan ganjil genap batal dilaksanakan dan langsung menerapkan jalan berbayar di tengah kota.

Basuki mengatakan, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta bank-bank lainnya, seperti bank-bank yang bekerja sama untuk pelayanan e-ticketing transjakarta.

Sistem pembayaran ERP akan menggunakan satelit, on board unit (OBU) dengan memotong uang yang ada di bank. Sistem ERP dengan OBU ini, kata dia, menyerupai kartu kredit. Pemilik mobil nantinya akan menerima tagihan dari sensor yang memantau OBU di dalam kendaraan.

Teknologi yang ditawarkan oleh Pemerintah Swedia adalah OBU ERP yang lebih kecil. "Uangnya didebet dari rekening warga. Kalau kartu, duitnya ada di kartu. Kalau ini enggak," kata Basuki.

Penerapan ERP itu juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2012-2017. Ia mengharapkan, penerapan ERP dapat mengurangi volume kendaraan pribadi di Ibu Kota.

Basuki mengakui, Pemprov DKI Jakarta kini sedang mencari alternatif jalan keluar untuk mengurangi beban kendaraan pribadi di jantung Kota Jakarta, seperti Kuningan dan Blok M. "Nah, kalau yang sisi utama sudah jalan, tambah yang kiri kanan transjakarta ya sudah tertolong. Tinggal tambah loop line," katanya.