Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersihkan Toilet, Hukuman bagi Pelajar Pelanggar Lalin

Kompas.com - 13/09/2013, 20:04 WIB
Eko Hendrawan Sofyan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Brigadir Jenderal (Pol) Purnawirawan Adjar Triadi, alumnus Politie Verkeers Instituut-Apeldoorn, Belanda, berbagi pendapat seputar kasus pelajar tanpa surat izin mengemudi (SIM) berkendara di jalan raya.
 
Adjar berpendapat, seharusnya anak-anak yang melanggar lalu lintas dikenai hukuman sosial, misalnya membersihkan toilet kantor-kantor publik. Jika didenda tilang, hukuman itu tidak mendidik sang anak karena yang membayar adalah orangtuanya. Sudah waktunya pembuat undang-undang memikirkan hal ini.

Hadiah ulang tahun berupa mobil untuk anak-anak yang belum punya SIM adalah sesuatu yang tidak bijak. Sepertinya ”pemberi hadiah” menganggap mobil itu hanya sekadar mainan yang bisa dipakai di jalan raya sesuka hati.

Mengapa anak-anak di bawah 17 tahun dan belum memiliki SIM dilarang keras mengemudi di jalan raya? Karena mengemudi di jalan raya bukan sekadar mengemudi mobil, tetapi ada faktor keamanan dan keselamatan jalan yang harus dijaga bersama oleh seluruh pemakai jalan tanpa kecuali.

Berlalu lintas di jalan memiliki panduan di bawah naungan undang-undang lalu lintas. Jadi, tidak boleh ada satu pun pemakai jalan yang tidak patuh dan tidak taat pada peraturan saat berada di jalan.

Lebih dari itu, pengemudi di bawah 17 tahun, tanpa SIM dan belum berpengalaman, pasti tidak akan sanggup menghadapi ”keadaan darurat” karena keterampilan dan pengetahuan mengatasi keadaan itu masih nol.

Mari kita lihat kasus kecelakaan di Tol Jagorawi yang menewaskan enam orang. Kalau kita melihat pembatas Tol Jagorawi yang jebol tertabrak AQJ, anak berusia 13 tahun dan tidak memiliki SIM, diperkirakan kecepatan mobil Mitsubishi Lancer yang dikemudikan AQJ jauh di atas rata-rata yang diizinkan. Polisi pasti bisa menilai berapa kecepatan kendaraan saat terjadi benturan.

Dari visualisasi media televisi, sebelum terjadi kecelakaan, ada kondisi darurat yang tidak bisa diatasi AQJ, yaitu di sebelah kiri ada kendaraan yang sama-sama berkecepatan tinggi dan di depannya ada kendaraan yang kecepatannya lebih rendah dari kendaraan AQJ.

Nah, dalam hitungan kurang dari seperempat detik inilah diperlukan kedewasaan dalam pengambilan keputusan untuk yang belum berpengalaman menghadapi keadaan darurat. Ini tergantung refleks dan naluri yang bersangkutan saat mengambil keputusan.

Penggunaan kecepatan, kesiapan sebelum berkendara, dan rencana perjalanan harus sudah dalam skenario tanggung jawab terhadap diri sendiri dan pemakai jalan yang lain.

Mengapa masih banyak anak yang belum cukup umur dan tak punya SIM mengemudikan kendaraan di jalan raya dan melanggar peraturan lalu lintas?

Saya melihat ada keistimewaan yang diberikan kepada anak-anak yang melanggar lalu lintas. Aktivis anak selalu meminta polisi tidak menghukum anak karena masih di bawah umur.

Menurut saya, anak yang melanggar lalu lintas harus menghadapi dan menerima hukuman. Sekarang yang terjadi, anak ditilang, orangtua atau sopir yang bayar tilang.

Anak harus menghadapi sendiri hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Seperti yang terjadi di luar negeri, anak yang melanggar lalu lintas tidak didenda karena belum punya penghasilan, tetapi mereka wajib bekerja sosial di wilayah publik, antara lain di rumah sakit, pemadam kebakaran, atau kantor polisi.

Anak-anak itu, misalnya, diminta membersihkan toilet selama satu minggu di luar jam sekolah. Lingkungan harus tahu hukuman atas anak-anak itu agar ada unsur dipermalukan sehingga ada efek jera.

Seharusnya ahli hukum, pembuat undang-undang, dan aktivis anak memikirkan hukuman untuk anak yang melanggar lalu lintas.

Yang terjadi sekarang, kan, hukum yang ada tidak memberikan efek jera. Anak yang melanggar, ayahnya yang repot. Kalau hanya ribut-ribut silang pendapat, tak ada manfaatnya.

Undang-undang kita belum menyentuh hal ini. Sudah waktunya hukuman sosial terhadap anak yang melanggar lalu lintas diberlakukan. Kita bisa uji cobakan di kota-kota seperti Malang, Solo, atau Bogor.

Mari kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sejak usia dini.

Adjar TriadiBrigadir Jenderal (Pol) Purnawirawan, Alumnus Politie Verkeers Instituut-Apeldoorn, Belanda; aa_triadi@yahoo.com
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com