Jokowi Suntik Rp 15 Miliar ke BUMD yang Diduga Korup

Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi, dalam pembacaan hasil APBD Perubahan 2013 di rapat paripurna, Senin (30/9/2013) menjelaskan, APBDP mengalami peningkatan sebanyak Rp 129,58 miliar, yakni dari Rp 49,9 triliun menjadi Rp 50,1 triliun. Salah satu fokus penambahan APBD itu adalah modal bagi BUMD.

"Adanya rencana penambahan penyertaan modal (PMP) pemerintah kepada PT Jakpro, PD Sarana Jaya, PD Dharma Jaya, PT MRT, dan PT Bank DKI," ujar Sanusi.

Adapun besaran PMP dari Pemprov DKI ke lima BUMD tersebut adalah PT Jakpro sebesar Rp 750 miliar, PD Sarana Jaya mendapatkan Rp 130 miliar, PT Bank DKI mendapatkan Rp 350 miliar, PT MRT mendapatkan Rp 150 miliar dan PD Dharma Jaya mendapatkan dana Rp 15 miliar.

Perubahan rencana kebijakan tersebut diketahui belum mendapatkan konfirmasi dari Gubernur atau Wakil Gubernur DKI, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. PD Dharma Jaya adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI yang menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah potong hewan dan pemotongan ternak, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian, sekaligus pemasaran daging.

BUMD yang dibentuk melalui Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tanggal 15 Juni 1985 itu bertujuan membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemda DKI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya konsumen daging dan petani ternak. Berdasarkan profil dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, BUMD yang memiliki satu anak perusahaan itu tak pernah memberikan satu rupiah pun ke dalam pendapatan asli daerah.

Oleh sebab itu, pada awal Agustus 2013 silam, Gubernur DKI Jakarta melontarkan wacana untuk menutup BUMD PD Dharma Jaya. Tak hanya soal nihilnya kontribusi BUMD yang mengklaim menguasai 20 persen peredaran daging sapi di Jakarta itu, tindak korupsi juga diduga kuat terjadi di sana.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat menerima petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 29 Juli 2013 lalu. "Kita bicara sapi sama KPK. Ada permasalahan dalam suplai dan distribusi daging. Saya belum tahu persis di mana masalahnya dan mengarah ke mana. Tapi KPK punya dugaan kuat soal korupsi," kata Basuki.