Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Surati PLN agar Tak Aliri Listrik di Bangunan Ilegal

Kompas.com - 08/10/2013, 19:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta Perusahaan Listrik Negara atau PLN tidak mengaliri listrik pada permukiman yang ilegal alias tidak memiliki sertifikat dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Permintaan Jokowi merupakan buntut dari banyaknya kebakaran yang terjadi di permukiman yang tidak ada sertifikat.

"Setiap pemberian sambungan listrik, rumah-rumah itu harus pegang sertifikat dan IMB. Kalau tidak, ya tidak usah diberikan," ujarnya saat blusukan ke Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (8/10/2013).

Jokowi menjelaskan, permintaannya tersebut telah diberikan kepada PLN melalui surat beberapa waktu lalu. Ia berharap PLN menjadikan permintaannya sebagai salah satu syarat pemasangan aliran listrik di sejumlah permukiman di DKI Jakarta.

Namun, Jokowi menampik permintaannya itu berdasarkan kebakaran di Kampung Kandang, Kelapa Gading, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Kebakaran itu diketahui akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga.

Setelah dipastikan, rupanya lahan itu merupakan ruang terbuka hijau dan dimiliki oleh swasta kemudian diduduki oleh warga. "Bukan hanya karena kebakaran di Kelapa Gading saja, ini terjadi di sebagian besar wilayah yang dilanda kebakaran. Makanya, semua yang mau dialiri listrik dipastikan dulu punya IMB," lanjut Jokowi.

Sementara, soal warga yang membangun kembali rumah di lahan bekas kebakaran di Kelapa Gading, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh. Menurut Jokowi, persoalan itu telah diserahkan kepada Wali Kota Jakarta Utara. Ia yakin persoalan itu dapat diselesaikan oleh Wali Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com