Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Akui Penanganan Banjir Jakarta Lambat

Kompas.com - 11/11/2013, 14:47 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui penanganan banjir di Jakarta selama tahun 2013 ini lambat dan baru mencapai 20 persen.

Menurut dia, penanganan banjir dilakukan secara bertahap sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. “Terus terang, penanganan banjir baru bisa kita lakukan dua puluh persen, ambil contoh Waduk Pluit," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (11/11/2013).

Salah satu penyebab lambatnya penanggulangan banjir adalah karena kegagalan lelang tender pengadaan alat berat yang ditempatkan di sungai, kali, dan waduk. Oleh karena itu, Basuki menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum DKI untuk beralih membeli alat berat dengan menggunakan e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Terlebih, alat-alat berat telah tersedia di e-catalog. Walaupun tanpa lelang, pengadaan barang itu tetap mengacu pada Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemprov DKI hanya akan meminta spesifikasi teknis yang ada kepada LKPP. Kemudian pihak LKPP yang menetapkan merek dan harganya, dan DKI dapat langsung membelinya melalui e-catalog

"Padahal sudah ada peraturan pemerintah untuk e-catalog, langsung beli saja, kita ada uang," kata Basuki.

Selama ini, upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk menanggulangi banjir adalah dengan menormalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara. Selain membangun taman kota, kawasan Waduk Pluit juga akan dibangun kawasan rekreasi, penyulingan air bersih, dan tempat pemancingan. Pengerukan sisi barat Waduk Pluit terus dilakukan hingga kedalaman normal mencapai 10-15 meter.

Selama ini, waduk tersebut hanya memiliki kedalaman 2-3 meter sehingga tidak berfungsi secara optimal dan tidak dapat menampung air hujan.

Setelah sisi barat, pengerukan lumpur Waduk Pluit akan dilakukan di sisi timur. Wilayah sisi timur merupakan wilayah yang masih dipenuhi bangunan liar.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah merelokasi sekitar 7.000 kepala keluarga (KK) sisi barat Waduk Pluit ke rusun Marunda, Jakarta Utara dan rusun Pinus Elok, Jakarta Timur. Tidak hanya Waduk Pluit, Pemprov DKI juga menormalisasi Waduk Ria Rio seluas 25,8 hektar di Pulogadung, Jakarta Timur. Sekitar 350 KK telah direlokasi ke rusun Pinus Elok, Jakarta Timur.

Pemprov DKI juga melakukan pengerukan Waduk Tomang Barat, Rawa Badak, dan Pondok Labu. DKI memiliki 76 buah waduk dengan luas total keseluruhan mencapai 502 hektar. Paling banyak terdapat di Jakarta Utara 225 hektar, Jakarta Timur sebesar 163 hektar, Jakarta Selatan ada 88 hektar, Jakarta Barat ada 15,5 hektar, dan Jakarta Pusat seluas 10,5 hektar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com