"Kepala Sekolah Berkualitas Tak Bisa Didapat dari Lelang"

Abduh mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kriteria bagi peserta lelang. Yang jadi pertanyaan, apakah kriteria tersebut telah merujuk pada sosok kepsek yang ideal? Menurut Abduh, Pemprov DKI belum memiliki konsep kepsek seperti apa yang hendak dicari lewat kriteria dalam proses lelang jabatan itu.

"Sebenarnya kepsek yang kita butuhkan seperti apa sih? Apa kepsek yang otoriter? Demokratis? Hal itu tidak selesai dengan hanya terpilih saja. Makanya saya bilang belum lengkap," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/11/2013) malam.

Abduh menyarankan agar Pemprov DKI mempertimbangkan melaksanakan finalisasi dari seleksi lelang jabatan kepsek itu, yakni dengan melakukan pelatihan bagi peserta terpilih. Menurut Abduh, Pemprov DKI harus mengintervensi hasil lelang agar bisa menelurkan kepsek-kepsek yang diinginkan oleh pemerintah. Kekhawatirannya, jika Pemprov DKI asal memilih kepsek tanpa melakukan intervensi adalah seperti yang terjadi pada Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli, yang ditolak warganya.

Abduh menganggap kebijakan lelang kepsek tidak terlalu bersifat prinsip. Sebab, ada atau tidaknya lelang kepsek, kriteria pemilihan kepsek tetap berjalan. Kebijakan itu hanya signifikan meminimalkan praktik "wani piro" untuk menjadi kepsek. Dengan demikian, kepsek bukan jabatan yang sulit diraih lantaran harus menyetor uang saja, melainkan jabatan yang berdasarkan kemampuan.

"Rekrutmen terbuka ini sistem yang bagus mencegah praktik 'wani piro'. Kalau korupsi sudah selesai, persoalan berikutnya ya yang tadi saya bilang, apa kepseknya sesuai harapan," ujarnya.

Di DKI ada 180 jabatan kepsek yang akan diperebutkan melalui mekanisme khusus layaknya lelang jabatan lurah dan camat DKI. Jumlah tersebut terdiri dari 117 SMA dan 73 SMK. Pendaftaran akan dimulai dari 26 November hingga 2 Desember 2013.