Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya "Mainan" Baru, Basuki Makin Betah di Balaikota

Kompas.com - 11/12/2013, 13:04 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan kalau ia telah memiliki "mainan" baru di Balaikota, Jakarta. Mainan apa itu?

Ternyata mainan barunya adalah mengawasi aliran dana para pejabat Pemprov DKI. Itulah sebabnya mengapa ia betah berlama-lama di ruangannya daripada blusukan seperti yang sering Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lakukan.

"Jadi, sekarang saya lebih lama di dalam soalnya ada mainan baru buat saya," kata Basuki di Balaikota, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Pengawasan transaksi keuangan itu dilakukan melalui sebuah sistem yang bekerja sama dengan Bank DKI. Selain melakukan pengawasan, bentuk kerja sama lainnya adalah pembatasan penarikan tunai di atas Rp 100 juta per harinya.

Menurut Basuki, para pejabat Pemprov DKI secara otomatis memiliki tabungan di Bank DKI. Untuk mengantisipasi adanya "permainan" dengan berbagai pihak maupun penyalahgunaan anggaran, ia telah menugaskan Bank DKI untuk membatasi penarikan tunai di atas Rp 100 juta. Surat instruksi itu telah ia sampaikan sejak pekan lalu.

"Sekarang saya sudah bisa lihat dari komputer saya, siapa saja (pejabat) yang suka nyolong paling banyak. Saya bisa periksa uang dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sampai ke Unit Pengelola Teknis (UPT)," kata Basuki.

Oleh karena itu, alumnus Universitas Trisakti itu meminta para pegawai negeri sipil (PNS) DKI untuk tidak lagi bermain-main dengan anggaran. Sebab, anggaran DKI merupakan uang rakyat.

Dengan sistem yang telah dibuat oleh Bank DKI itu, Basuki dengan mudah dapat mengawasi seluruh transaksi keuangan para pejabat. Berdasarkan hasil pemantauannya, beberapa SKPD terpantau melakukan penarikan uang secara tunai dengan nilai besar-besaran menjelang akhir tahun.

Dalam satu hari, ada pejabat yang menarik tabungan hingga Rp 100 miliar menjelang akhir tahun. Maka dari itu, DKI segera menerapkan non-cash transaction (transaksi nontunai). Sistem tersebut dapat menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Pemprov DKI.

Melalui sistem tersebut, transaksi antara pihak Pemprov dan rekanan atau pihak ketiga tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi wajib bertransaksi dari bank ke bank. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang membelanjakan uang itu.

"Sekarang kita lagi dorong, transaksi di Bank DKI tidak boleh lagi penarikan tunai di atas Rp 100 juta. Pokoknya seluruh UPT dan SKPD, semua transaksi harus melalui transfer. Jadi, yang bandel bisa ketahuan berapa nilai yang dia transfer," ujar Basuki lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis Seniman Jalanan Karyanya Dihargai meski Sering Lukisannya Terpaksa Dibakar...

Optimistis Seniman Jalanan Karyanya Dihargai meski Sering Lukisannya Terpaksa Dibakar...

Megapolitan
Kampung Konfeksi di Tambora Terbentuk sejak Zaman Kolonial, Dibuat untuk Seragam Pemerintahan

Kampung Konfeksi di Tambora Terbentuk sejak Zaman Kolonial, Dibuat untuk Seragam Pemerintahan

Megapolitan
Razia Dua Warung Kelontong di Bogor, Polisi Sita 28 Miras Campuran

Razia Dua Warung Kelontong di Bogor, Polisi Sita 28 Miras Campuran

Megapolitan
Tanda Tanya Kasus Kematian Akseyna yang Hingga Kini Belum Terungkap

Tanda Tanya Kasus Kematian Akseyna yang Hingga Kini Belum Terungkap

Megapolitan
Pedagang di Sekitar JIExpo Bilang Dapat Untung 50 Persen Lebih Besar Berkat Jakarta Fair

Pedagang di Sekitar JIExpo Bilang Dapat Untung 50 Persen Lebih Besar Berkat Jakarta Fair

Megapolitan
Beginilah Kondisi Terkini Jakarta Fair Kemayoran 2024...

Beginilah Kondisi Terkini Jakarta Fair Kemayoran 2024...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Akhir Pelarian Perampok 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2 | Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Minggu

[POPULER JABODETABEK] Akhir Pelarian Perampok 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2 | Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Minggu

Megapolitan
Diduga Joging Pakai 'Headset', Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Grogol

Diduga Joging Pakai "Headset", Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Grogol

Megapolitan
Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Megapolitan
Anies Bakal 'Kembalikan Jakarta ke Relnya', Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Anies Bakal "Kembalikan Jakarta ke Relnya", Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Megapolitan
Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Megapolitan
Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Megapolitan
Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Megapolitan
SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

Megapolitan
Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com