Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Kalau Saya Naik Angkot, Jadwal Berantakan

Kompas.com - 04/01/2014, 08:11 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan beragam alasan untuk menjelaskan keenggannyannya beralih ke tranportasi massal sekalipun ada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai hal itu.

"Kalau saya naik angkot, jadwal saya semua berantakan. Karena jam setengah delapan pagi, saya harus mulai rapat di sini (Balaikota)," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (3/1/2014). Dia mengatakan juga akan mengikuti instruksi tersebut, bila di dalamnya diatur pula bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena kewajiban naik angkutan umum.

Bila instruksi itu jelas mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena juga kewajiban menumpang kendaraan umum alih-alih kendaraan pribadi, Basuki mengaku akan mengikuti instruksi tersebut meskipun tak suka. Basuki pun menegaskan bahwa dia taat konstitusi, bukan taat konstituen.

"Ngapain gue mesti naik bus kalau cuma sebulan sekali. Kalau mau naik bus, harus sering, baru ada efeknya. Itu lebih bagus," ujar Basuki. Kalaupun dia ditegur Jokowi soal aturan angkutan umum ini, Basuki akan memilih naik taksi daripada bus atau tranportasi massal lainnya.

Basuki bersikukuh yang terpenting baginya adalah tiba di kantor pada pukul 07.30 WIB, seperti kesehariannya selama ini, sehingga bisa memulai aktivitas seperti biasa. Dia tak mempermasalahkan bila karena penolakannya soal naik angkutan massa ini akan berimbas tak akan terpilih lagi di Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta untu periode berikutnya.

"Mau bilang Ahok arogan, emang gue arogan. Terserah lo deh, yang penting orang bisa merasakan hasil kerjanya," kata Basuki. Seperti diberitakan, mulai Jumat (3/1/2014), para pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralih menggunakan kendaraan penjemput yang disediakan, ojek, taksi, bus kota, hingga sepeda.

Peralihan moda transportasi para pegawai negeri itu terjadi setelah keluar Instruksi Gubernur Nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum. Jokowi dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun terpantau menunggang sepeda ke balai kota. Hanya Basuki yang bersikukuh menggunakan kendaraan dinas lengkap dengan mobil pengawalan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com