Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Beri Kelonggaran, Kesepakatan Monorel Molor Hingga Akhir Maret

Kompas.com - 28/02/2014, 19:19 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Monorail diberi kelonggaran untuk melengkapi syarat-syarat perjanjian kerja sama (PKS) kelanjutan pembangunan monorel dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga akhir Maret 2014. Waktu tersebut molor dari rencana sebelumnya yang jatuh pada akhir Februari 2014, tepat hari ini, Jumat (28/2/2014).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, keputusan untuk memberi kelonggaran kepada PT JM diambil setelah ia mengadakan pertemuan dengan Asisten Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani. "Dia (PT JM) kan musti kasih business plan, financial plan, segala macam. Janji awal Maret. Kita baik hatilah kasih dia awal Maret. Kita musti pelajari lagi, berarti akhir Maret nih. Kalau akhir Maret dia tidak juga tanda tangan, kita putus," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat sore.

Sementara itu, Sarwo Handayani menyatakan bahwa PT JM telah menyanggupi permintaan Basuki. Dalam permintaan tersebut, Basuki meminta agar PT JM sanggup menyelesaikan proyek pembangunan transportasi massal tersebut pada 2016. Jika tidak, maka seluruh aset pembangunan monorel akan diambil alih oleh Pemprov DKI.

"Prinsipnya sudah disepakati item per itemnya, termasuk garansi yang diminta Pak Wagub, tiga tahun enggak selesai akan diambil alih. Nah, PKS-nya sambil diramu, termasuk standar pelayanan minimalnya, kemudian teknis stasiunnya kaya apa ada di mana, itu lagi dibahas. Itu menjadi kesatuan yang tak bisa terpisahkan dalam PKS," kata wanita yang akrab disapa Yani tersebut.

Syarat-syarat PKS yang diminta oleh Pemprov DKI kepada PT JM mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal, dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada kontraktor sebelumnya, PT Adhi Karya. Jika nanti pembangunannya telah selesai, maka monorel akan melayani dua jalur. Jalur hijau menghubungkan Kuningan-Gatot Subroto-SCBD-Senayan-Pejompongan-Kuningan dan ditargetkan akan beroperasi pada 2016. Jalur biru melayani rute Mal Taman Anggrek-Tomang-Cideng-Tanah Abang-Karet-Mal Ambassador-Tebet-Kampung Melayu dan ditargetkan akan beroperasi pada 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com