Kalau Basuki Jadi DKI 1, Ini Kata Haji Lulung

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyatakan akan menghargai keputusan tersebut. Alasannya, terpilihnya pasangan Jokowi-Basuki sudah sesuai konstitusi dan merupakan rakyat Jakarta.

"Ya, kita harus menghargai segala keputusannya. Ke depannya, norma dan etika pemerintah daerah tetap harus dijaga," kata pria yang akrab disapa Lulung itu, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Beberapa waktu lalu, Lulung dan Basuki sempat beradu argumen terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Basuki menyebut ada oknum DPRD DKI yang "bermain" dalam keberadaan PKL Tanah Abang.

Merespons pernyataan itu, Lulung meminta Basuki untuk memeriksakan kesehatan jiwanya. Bahkan, beberapa waktu kemudian, sekelompok pendukung Lulung menyambangi Balaikota untuk bertemu dengan Basuki dan memintanya memohon maaf kepada politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Oleh karena itu, kini dia mengimbau, Basuki memiliki sikap negarawan yang mau menerima kritik. "Siapa pun yang jadi gubernur, jangan jadi pemimpin yang panas kalau dikritik," kata Lulung.

Seorang pemimpin, lanjut dia, harus dapat menerima semua masukan dan kritikan. Baik itu dari warga, anggota legislatif, pengamat, maupun pihak lainnya. Sebab, anggota legislatif, lanjutnya, merupakan lidah penyambung masyarakat dengan pimpinannya.

Menurut Lulung, hingga kini, tak sedikit pemimpin yang belum sadar bahwa ia dipilih dan dipercaya masyarakat. Ketika diberi masukan dan kritik oleh masyarakat yang memercayainya, sang pemimpin itu langsung gusar dan tidak menerima kritik tersebut. Padahal, sebuah kritik dapat menjadi hal yang baik jika diterima dengan akal sehat yang baik.

"Kritik-kritik yang misalnya datang dari saya itu juga kritik membangun, bukan menjatuhkan. Insya Allah kalau Pak Ahok jadi gubernur, kita akan selalu mengawal dan jagain Jakarta terus," ujar Lulung.

Sekadar informasi, apabila Jokowi berhasil menjadi presiden, otomatis Basuki yang akan menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya, apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.