Mantan Tahanan Politik Lolos Jadi Anggota DPRD DKI

Wanita yang akrab disapa Else itu diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan pernah menjadi salah satu dari 124 tahanan pada kejadian kerusuhan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Saat itu, Else yang berada di kubu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ditangkap polisi dan ditahan selama empat bulan di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. 

"Sejak saat itu saya aktif di PDI-P, dan puji Tuhan saya bisa terpilih menjadi anggota DPRD," kata Else, kepada wartawan, di Balaikota Jakarta, Selasa (29/4/2014). 

Berbeda dengan calon legislatif lainnya yang berasal dari kalangan menengah ke atas, seperti politisi maupun pengusaha, Else tidak memiliki modal untuk berkampanye. Wanita yang mendapat nomor urut 4 di Dapil 1 Jakarta Pusat itu mengaku dana kampanyenya merupakan hasil sumbangan bersama teman-temannya. Sumbangan itu terkumpul hingga Rp 30 juta dan digunakan untuk membuat kaus dan stiker.

Selama berkampanye, wanita kelahiran 17 Maret 1962 itu mengatakan hanya mengandalkan blusukan ke warga di delapan kecamatan Jakarta Pusat. Di sisi lain, menurut dia, nomor urut 4 menjadi keuntungan tersendiri baginya. Sebab, di Ibu Kota, PDI-Perjuangan menggunakan slogan, "Coblos nomor 4, Jokowi4Presiden". Karena hal itu pula, yang membuat ia meraup hingga 7.814 suara (berdasarkan penghitungan manual KPU DKI Jakarta).

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Jakarta Pusat itu mengatakan, jika menjabat sebagai anggota legislatif, ia akan fokus untuk membenahi pelayanan kesehatan Ibu Kota. Selama blusukan, kata ibu satu anak itu, ia tak jarang menerima keluhan warga terkait penerapan Kartu Jakarta Sehat (KJS) maupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karena itu, ia berharap dapat masuk ke Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat (pendidikan, kesehatan, sosial).

"Saya banyak dapat keluhan warga, banyak pemegang KJS yang tidak dilayani di puskesmas. Padahal, sekarang ini KJS juga sudah dilebur dengan BPJS," kata Else. 

Wanita tamatan SMA itu juga mengaku ingin mengubah nasib usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Jakarta. Untuk mengurusi perihal tersebut, ia dapat masuk menjadi anggota Komisi B (transportasi, perdagangan, BUMD). Jika menjadi anggota Komisi B, ia ingin mendorong kebijakan Pemprov DKI agar terus berpihak pada usaha mikro dan "memanusiakan" pedagang kaki lima (PKL).

"Kebijakan Pak Jokowi (Gubernur) akan terus kami kawal. Meskipun nantinya misalnya Pak Jokowi jadi presiden, akan tetap dikawal dari Jakarta," kata Else.