Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-Ahok Kompak Tolak Teken Kerja Sama Monorel

Kompas.com - 26/05/2014, 18:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan terburu-buru untuk menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dan PT Jakarta Monorail. Mulai 1 Juni 2014, Basuki akan menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur.

Jokowi menegaskan, pembahasan PKS monorel masih berlangsung. "Masih banyak yang harus dibahas," kata Jokowi di RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2014).

Salah satu hal yang perlu dikaji, lanjut dia, terkait lokasi pembangunan depo monorel. Selain itu, skema arus keuangan, baik dari tiket maupun pengembangan properti juga masih harus dibahas lebih lanjut.

Kendati demikian, Jokowi mengaku, PT JM telah memenuhi persyaratan PKS yang diusulkan Pemprov DKI. Hanya saja, bukan berarti program monorel langsung disetujui. "Banyak hal yang perlu dikalkulasi dan dilihat. Perlu kehati-hatian dalam mengkaji apa perlu pembangunan depo di tempat yang diusulkan, memang belum rampung semua," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia akan menyerahkan perihal itu kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt gubernur.

Berulang kali pula Basuki menegaskan tidak akan mengambil kebijakan apa pun terkait keberlanjutan monorel. "Saya menolak (tanda tangan), ini namanya bukan politisasi, ini namanya memang monorel enggak layak dibangun (di Jakarta)," kata Basuki, Sabtu (24/5/2014) lalu.

Dengan wewenang sebagai Plt, Basuki memiliki hak untuk tidak menandatangani PKS monorel yang dinilainya banyak hambatan. Apabila PKS tidak kunjung ditandatangani, maka kepastian persetujuan itu menunggu hingga masa non-aktif Jokowi berakhir.

Basuki menilai, PT JM tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Jokowi dengan menunjukkan progres kinerja yang baik. Salah satunya terkait perencanaan pembangunan proyek monorel yang tak kunjung usai.

Rencana bisnis PT JM dinilai tidak realistis. Basuki mengatakan, PT JM memasukkan target jumlah penumpang yang terlalu besar. Sekadar informasi, di dalam PKS yang lama, ada klausul yang menyebutkan hak PT JM untuk mengelola lahan seluas 200.000 meter persegi.

Menurut Basuki, PT JM hanya ingin meraup keuntungan dengan membangun properti di stasiun monorel. Maka, Basuki lebih memilih melelang hak penggunaan udara bagi perusahaan dan meminta mereka membangun monorel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Megapolitan
Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan 'Study Tour'

Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan "Study Tour"

Megapolitan
Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Megapolitan
5 Tahun Diberi Harapan Palsu, Sopir Angkot di Jakut Minta Segera Diajak Gabung ke Jaklingko

5 Tahun Diberi Harapan Palsu, Sopir Angkot di Jakut Minta Segera Diajak Gabung ke Jaklingko

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com