Pelaksanaan Program DKI Berjalan Lambat

Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony Ariyawan mengatakan, beberapa paket kegiatan selesai dilelang pada akhir Mei ini. Sementara itu, paket kegiatan lainnya belum dilelang dan masih tahap kelengkapan berkas oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD). 

"Bisa dilihat progres paketnya di www.lpse.jakarta.go.id. Paket yang sedang proses lelang ada 75 paket, jumlahnya akan terus bertambah," kata Sony, di Jakarta, Rabu (28/5/2014). 

Sementara itu, hingga kuartal kedua ini, baru ada dua paket kegiatan yang sudah selesai dilelang. Masing-masing, paket lelang cetak naskah ujian sekolah dasar (SD) dari Dinas Pendidikan DKI serta jasa keamanan kantor Badan Layanan Umum (BLU) Puskesmas Tanah Abang oleh Dinas Kesehatan DKI.

Ia mengatakan, beberapa program terkendala realisasi karena pihak SKPD dan UKPD tidak melengkapi syarat dokumen lelang. Apabila tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, maka SKPD dan UKPD dipersilakan untuk melengkapinya. 

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kurangnya sosialisasi SKPD dan UKPD kepada ULP membuat pelaksanaan program unggulan terhambat. Padahal, seharusnya menjelang bulan Juni, sudah banyak program yang terlaksana.

Sarman membandingkan tingkat serapan anggaran DKI pada pertengahan Mei lalu, yang hanya menyerap sekitar 10 persen dari total anggaran Rp 72 triliun. Sementara itu, pada bulan yang sama tahun 2013 dengan waktu yang sama, penyerapan anggaran mencapai 30 persen.

"Apalagi di masa-masa sekarang kan Pemprov DKI sudah menyusun rancangan APBD Perubahan. Programnya saja masih banyak yang belum terlaksana," kata Sarman.

Tahun ini, terdapat sekitar 52.000 kegiatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ULP akan melaksanakan lelang tender 7.000 kegiatan di antaranya. Jumlah tersebut dikurangi dengan pengadaan barang melalui e-purchasing di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Sementara itu, 45.000 kegiatan lainnya ditangani melalui pengadaan langsung. Ketentuan lelang di ULP hanya berlaku untuk anggaran kegiatan dengan nilai di atas Rp 200 juta untuk barang dan Rp 50 juta untuk jasa.