Ini Alasan DKI Berikan Izin Pengerahan Massa Jokowi di Monas dan Bundaran HI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin penggunaan kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia untuk kegiatan calon presiden Joko Widodo, Minggu (22/6/2014), karena izin yang diajukan adalah izin acara jalan sehat. Selain itu, pihak yang mengajukan izin bukan dari tim sukses, melainkan para relawan.

"Mereka bilang bukan izin kampanye itu, tapi relawan mau lakukan jalan sehat. Kita sudah setuju kalau Minggu memang bisa untuk olahraga. Nah, kalau itu tiba-tiba itu (untuk orasi politik), saya tidak tahu karena itu tidak lewat meja saya, tapi langsung ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) Taman Monas," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (23/6/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, setiap warga berhak mengajukan izin menggunakan kawasan Monas dan Bundaran HI. Kalaupun ada pihak yang menyalahgunakannya untuk kegiatan politik, ia mengaku bahwa hal tersebut merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilu.

"Biasa orang ajuin buat pakai Taman Monas untuk olahraga, oke. Itu banyak kegiatan kita kasih. Soal ditumpangin (untuk kegiatan politik), saya kira itu urusan Bawaslu, bukan urusan kami lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Sahabat Prabowo Yudha Permana mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya telah melakukan pembiaran pelanggaran izin penggunaan tempat untuk kampanye. Ia merujuk pada penggunaan kawasan Monas dan Bundaran HI untuk kampanye Jokowi. Menurut Yudha, kedua kawasan tersebut seharusnya steril dari kegiatan politik.

"Dulu waktu kita pilkada jadi tim sukses Jokowi-Ahok, Bundaran HI dilarang digunakan untuk agenda politik. Kenapa sekarang itu tidak berlaku?" ujar pria yang mengaku pernah menjadi anggota tim sukses Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Senin pagi.

Yudha mengaku belum tahu apakah kebijakan tersebut masih berlaku atau tidak. Namun, dari pengamatannya selama dua pekan terakhir, ia melihat pendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla terlihat leluasa mengunakan Bundaran HI untuk kegiatan politik. Ia telah mempertanyakan hal tersebut ke Pemprov DKI. Namun, hingga kini belum ada jawaban. Ia berharap, kalaupun ada perubahan kebijakan pengunaan Bundaran HI dan Monas untuk kegiatan politik, Pemprov DKI seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

"Kalau ada perubahan kebijakan, sosialisasikan dong. Jangan karena gubernurnya nyapres, jadi dia bebas menggunakan Bundaran HI. Fauzi Bowo saat mencalonkan lagi jadi gubernur menaati aturan kok," ujarnya.