Konsep PKL Transaksi Non-Tunai di Lapangan Monas Molor

Awalnya program itu akan dilaksanakan pada Agustus ini, namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi baru akan terlaksana pada Oktober mendatang.

"Iya (molor), enggak keburu Agustus. Karena memang kami harus benar-benar membersihkan PKL dulu, baru bisa tata IRTI nya," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Joko Kundaryo, mengatakan instansinya bakal memberi pelatihan dalam waktu dekat kepada para PKL yang telah terdata berdagang di IRTI Monas.

Pelatihan itu diselenggarakan sebelum PKL menempati kiosnya di Lenggang Jakarta. Pendampingan tersebut guna mengubah mindset para PKL untuk berdagang lebih rapi dan higienis.

"Berdagang itu harus terbuka. Produk yang diproduksi jangan menggunakan bahan tambahan berbahaya, ada sertifikat halalnya, dan harganya jangan 'menembak' harus dicantumkan di setiap kiosnya," kata Joko.

Lenggang Jakarta itu merupakan program corporate social responsibility (CSR) PT Sosro. Pedagang yang bisa berdagang di sana adalah pedagang tetap IRTI Monas. Saat ini, Dinas KUMKMP DKI sedang memverifikasi data-data para PKL agar tidak ada pedagang yang mendapat kios dobel.

Ada sekitar 339 pedagang yang telah terdata untuk dapat berdagang di Lenggang Jakarta. Ada tiga zonasi di sana, yakni penjualan kuliner, fashion, serta souvenir.

Selain melaksanakan pelatihan, Dinas KUMKMP DKI juga akan mensosialisasi penggunaan kartu Jakcard (e-money Bank DKI) dalam proses pembayaran Lenggang Jakarta.

Nantinya tidak ada transaksi jual beli secara tunai di sana. "Tidak ada transaksi uang cash di Lenggang Jakarta. Retribusi dan pembelian makanan pakai non tunai, seperti food court di mal-mal," kata Joko.