Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai Universitas Indonesia Unjuk Rasa Tuntut Pembayaran Tunjangan Kinerja

Kompas.com - 04/09/2014, 16:05 WIB
DEPOK, KOMPAS.com - Sedikitnya 187 karyawan Universitas Indonesia (UI) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) melakukan unjuk rasa di Gedung Pusat Administrasi (PAU) Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (4/9/2014).

Mereka menuntut pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang sejak Juli 2012 tidak lagi dibayarkan pimpinan UI ke karyawan, tanpa alasan yang jelas.

Koordinator aksi, Hery Purwanto, mengatakan unjuk rasa ini dilakukan setelah mereka beberapa kali meminta kepada pimpinan atau rektorat membicarakan hal ini.

Selain itu, mereka sudah berupaya melakukan pembicaraan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan rektorat. Namun, kata dia, selalu tidak ditanggapi oleh pihak rektorat UI dan tidak ada kepastian untuk tunjangan kinerja mereka.

"Akhirnya kami putuskan untuk unjuk rasa. Saat ini ada 187 karyawan PNS yang demo dari 803 karyawan yang belum dibayarkan tunjangan kinerjanya sejak 2012 lalu," kata Herry yang bekerja di staf di Fakultas Tehnik (FT) UI, sudah selama 30 tahun.

Dia mengatakan, terhentinya pembayaran tukin hanya terjadi di UI padahal, PNS dari kementerian lain sudah dibayarkan. "Sebab biasanya sama dengan PNS kementerian lain," kata Herry yang mengaku karena masuk grade 5 jumlah tukinnya Rp 1,950 juta per bulan.

Menurut Herry, para karyawan mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika hingga Jumat tidak ada kepastian dan penjelasan mengenai tukin mereka. (Budi Sam Law Malau)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com