Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Program Prioritas Sisa Tiga Tahun Pemerintahan Ahok

Kompas.com - 11/09/2014, 20:10 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal "tancap gas" menjalankan pemerintahan Ibu Kota pada tiga tahun mendatang. Mantan kader Partai Gerindra itu memiliki tiga program unggulan yang menjadi prioritas.

"Di bidang kesehatan, saya mau jadikan semua rumah sakit umum daerah (RSUD) seperti konglomeratnya rumah sakit," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Basuki menginginkan RSUD DKI memiliki dokter spesialis seperti rumah sakit swasta. Dengan demikian, warga tidak lagi memandang rendah RSUD. Para warga kurang mampu pun dapat ditangani oleh dokter spesialis yang berkompeten. 

Ia juga tidak ingin para dokter dan perawat RSUD memiliki pekerjaan lain dengan alasan mencari uang tambahan. Untuk mengantisipasi hal itu, dia mengatakan bahwa Pemprov DKI berupaya memberi gaji maksimal bagi dokter dan tenaga medis. 

"Bila perlu, kita bajak dokter swasta untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan harus dapat mendidik warga menggunakan BPJS," kata Basuki. 

Dalam merealisasikan harapannya ini, Basuki melakukan pertemuan dengan direktur utama RSUD se-DKI Jakarta. Basuki berharap, program di bidang kesehatan itu terealisasi sebelum ia tak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. 

Sementara itu, di bidang infrastruktur, Basuki akan menggenjot kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU). Mereka diberi tugas untuk membangun jalan inspeksi. Basuki mengatakan, selain dapat meminimalkan banjir, jalan inspeksi juga dapat mengurangi kemacetan. 

Basuki juga mengejar percepatan pembangunan enam ruas tol dalam kota. Ia menargetkan pembangunan enam ruas tol oleh PT Jakarta Tollroad Development selesai sebelum pelaksanaan Asian Games pada 2018 mendatang. 

Pada bidang transportasi, Basuki bakal memaksimalkan pengadaan transjakarta. Sejak diluncurkan kali pertama pada 2004 dengan jumlah 700 unit, 200 unit di antaranya tidak laik jalan. 

Idealnya, jumlah transjakarta mencapai 1.300 unit agar dapat maksimal melayani penumpang di 12 koridor yang ada. Basuki menginstruksikan PT Transjakarta untuk membeli sekitar 850 bus dalam jangka waktu dua tahun ke depan. 

Bus yang dibeli itu juga harus memiliki standar internasional dan tidak mudah berkarat, seperti transjakarta yang dibeli DKI pada akhir tahun 2013 lalu. "Tadi pagi, saya kasih tahu sama PT Transjakarta dan operator kalau saya hanya punya waktu sampai tiga tahun, dan mereka saya pres (tekan) untuk bekerja lebih cepat," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com