Sudah 5 Tahun, Pelebaran Jalan Joglo Raya Masih Saja Terkendala Pembebasan Lahan

Pantauan Warta Kota di lokasi, Rabu (1/10/2014), proyek pelebaran jalan tersebut terbengkalai. Tak ada aktivitas pengerjaan, justru lahan-lahan yang sudah dibebaskan dipakai para pemilik usaha untuk menaruh dagangannya.

Kemacetan juga kerap terjadi di jalan yang terhubung dengan Jalan Pos Pengumben, Jakarta Barat. Kesan kesemrawutan di jalan tersebut tampak karena sebagian jalan sudah selesai dilebarkan yang bersambung dengan beberapa meter ruas jalan yang menyempit lagi.

Septian Hadi (23), salah satu pengguna jalan, mengaku kerap terkena macet di jalan tersebut. Menurut dia, kemacetan di jalan itu bukan hanya terjadi pada jam pergi dan pulang kerja tetapi terkadang juga pada pukul 12.00 siang.

"Wah sekarang ini macetnya sudah parah, saya berangkat kuliah siang saja macetnya sudah parah. Ditambah kalau akhir pekan macetnya tambah parah, Sabtu dan Minggu macetnya pasti pas jam 10.00 sampe sore," ujarnya.

Menurut pengguna sepeda motor Yamaha Scorpio itu, kemacetan semakin parah begitu tol JORR W2 menuju tol JORR W1 dibuka. "Jadi banyak truk yang lewat sini. Terus macetnya tambah panjang. Waktu belum aktif tolnya, macet dari pintu keluar kompleks Copylass," tutur dia.

"Sekarang kalau pagi macetnya dari pintu keluar Tol Joglo. Banyak truk lagi sekarang," imbuh Septian. Karenanya, dia berharap proyek pelebaran Jalan Joglo Raya lekas dikerjakan kembali.

Sementara itu, Sofyan (35), petugas parkir di restoran cepat saji di lampu lalu lintas Taman Alfa Indah, sependapat bahwa kemacetan Jalan Joglo semakin parah. "Saking macetnya warga masang tuh papan tulisan motor dan penunjuk arah ke sebelah kiri. Soalnya kasihan macetnya panjang banget sekarang," ucap pria itu, Rabu.

Ada kewajiban pengembang

Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T), Asril Marzuki, mengatakan, sejauh ini tinggal 21 lahan yang masih terkendala proses pembebasannya. "Proyek jalan itu sejak awalkan membebaskan 151 lahan milik warga dan beberapa perusahaan. Sekarang tinggal 21 lahan yang kebanyakan milik perusahaan," ungkap dia, Rabu.

Asril menambahkan, berkas ke-21 lahan yang belum dibebaskan itu belum memnuhi syarat dan banyak kejanggalan. "Harga per meternya sudah setuju sesuai NJOP (dihargai) Rp 3-4 juta. Tapi masih banyak yang kelengkapan suratnya belum terpenuhi. Misalnya, ada ahli waris yang belum tanda tangan, luas tanahnya berbeda saat diukur ulang," tuturnya.

Dari 21 lahan itu, kata Asril, ada pula lahan milik pengembang yang tak juga memenuhi kewajiban menyerahkan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum. "Saat ini kami sedang menagih kepada pengembang. Kami pastikan untuk saat ini tidak ada pembebasan lahan di Joglo," katanya.

Terpisah, Kasie Perencanaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Zubaidi mengatakan tidak akan melakukan pengerjaan apabila masih ada lahan yang belum dibebaskan. "Sebelumnya kami selalu dipaksa untuk mengerjakan pelebaran jalan di lahan yang sudah dibebaskan. Tapi sekarang akan kami kerjakan kalau pembebasannya sudah selesai," tegas dia.

Zubaidi beralasan, mengangkut alat berat bukan persoalan mudah. "Kalau setengah-setengah, sayang biayanya. Mending kalau nanti sudah bebas semua (lahannya), baru dikerjakan," ujar dia.

Terkait anggaran untuk pelebaran jalan tersebut, Zubaidi mengatakan sudah disediakan dan diajukan ke unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) DKI Jakarta. Namun, karena lahan belum juga dibebaskan, pengajuan anggaran itu dibatalkan.

"Intinya anggaran sudah disiapkan, tetapi kami enggan kalau mengerjakannya pakai cara mendahulukan pengerjaan di tanah yang sudah bebas," imbuh Zubaidi.

(Wahyu Tri Laksono/Adi Kurniawan)