Ahok Puji Jokowi Beri Wewenang Penting kepada Wagub

Ia merasa senang karena tak ada kesenjangan dalam pembagian tanggung jawab dan tugas antara gubernur dan wakil gubernur.

"Saya beruntung diajak jadi wakil (gubernur) dan Pak Jokowi juga kasih saya wewenang yang besar," kata Ahok seusai menghadiri sebuah acara di GOR Ciracas, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).

Sebenarnya, di dalam peraturan yang berlaku, seorang wakil kepala daerah tidak memiliki peran penting di dalam jalannya pemerintahan. Wakil kepala daerah hanya berkewajiban untuk menyukseskan program-program yang diusulkan oleh kepala daerah atau gubernur.

Semua surat keputusan (SK) dan peraturan gubernur (pergub), lanjut dia, diputuskan oleh gubernur. Keputusan itu hanya perlu ditandatangani oleh gubernur, tidak perlu paraf wagub.

Peran wagub, kata Ahok, hanya memberi saran kepada gubernur, melakukan disposisi, serta mewakili gubernur menghadiri berbagai acara seremonial. Namun, hal itu tidak berlaku pada pemerintahan Jokowi-Basuki.

"Hampir semua wewenang rapat saya yang putuskan. Beliau (Jokowi) percaya saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang berbeda dengan keinginan beliau dan pasti sesuai dengan visi misi kami membangun Jakarta Baru. Beliau juga yakin, saya tidak punya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, itu yang enak," ujar Ahok memuji Jokowi.

Pada setiap rapat pimpinan (rapim) maupun rapat Tim Pembebasan Urusan Tanah (TPUT), Basuki mengambil alih kepemimpinan rapat itu. Jokowi biasanya lebih memilih untuk melakukan aksi blusukan atau menerima tamu di ruang kerjanya.

Saat memimpin rapat, ia hanya perlu untuk mengambil semua masukan serta kesimpulan yang ada. Kemudian, notulen rapat diserahkan Basuki kepada Jokowi.

"Pak Jokowi selalu baca laporan dan ternyata tidak ada yang dikoreksi sama beliau. Berarti beliau setuju sama apa yang saya putuskan karena sebelumnya Pak Jokowi juga kasih tahu ke saya, apa yang diinginkan dia, kemudian saya eksekusi di rapat," kata Ahok.

Contohnya seperti kebijakan penanggulangan kemacetan dan banjir yang menjadi permasalahan langganan Jakarta. Jokowi, kata Ahok, mengatakan salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya pedagang kaki lima (PKL) liar yang menduduki jalan raya.

PKL harus ditertibkan sesuai Perda Ketertiban Umum Nomor 8 Tahun 2007, tetapi tetap diberi tempat pengganti.

"Dalam mengatasi banjir, saya diberi wewenang Pak Jokowi membereskan permukiman liar untuk pembangunan jalan inspeksi sungai. Ya saya langsung eksekusi saja ke lapangan, kalau ada masalah atau gesekan, biasanya beliau belain saya," ujar dia.