Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko Perekonomian Bantah Peresmian "Giant Sea Wall" Numpang di Proyek DKI

Kompas.com - 27/10/2014, 18:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah groundbreaking proyek giant sea wall yang dilakukan pada 9 Oktober 2014 kemarin, menumpang di proyek milik Pemprov DKI.

Kemenko Perekonomian menyebut, proyek di lokasi peletakan batu pertama kemarin adalah bagian dari program giant sea wall. [Baca: Wali Kota Jakarta Utara Nilai Proyek "Giant Sea Wall" Belum Jelas Konsepnya]

"Itu kebetulan menyambung. Tetapi programnya, punya NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), bukan program rumah pompa," kata Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Purba Robert Sianipar, saat dihubungi, Senin (27/10/2014).

Menurut dia, proyek tanggul yang jadi bagian dari giant sea wall itu, memang berada di lokasi tersebut, dan menjadi kewajiban Pemerintah Pusat sebagai pihak yang pertama kali membangunnya. [Baca: Ahok: Yaaah, Pusat Memang Begitu...]

Pemprov DKI baru akan mulai masuk pada 2015 mendatang. Dipilihnya lokasi itu, lanjutnya, karena sudah mengantongi izin amdal. Sementara lokasi berikutnya, lanjut Purba, amdalnya tengah diurus oleh Pemprov DKI Jakarta. "Pemerintah Provinsi katanya akan mengerjakan untuk amdal 32 kilometer tanggul itu," ujar dia.

Saat ini, sepanjang 75 meter tanggul telah dibangun dari total 32 kilometer yang akan dikerjakan. Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI bertugas membangun 8 kilometer tanggul. Sisanya 24 kilometer menjadi kewajiban pengembang yang memiliki usaha di pesisir utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com