Basuki meyakini, permasalahan pelik terkait dengan kelangsungan program-program pembangunan Jakarta yang melibatkan pemerintah pusat dan DKI bisa cepat terselesaikan. Hal ini disebabkan komunikasi kedua belah pihak dipastikan lebih cair dan lebih terbuka.
Basuki menyampaikan keyakinannya itu ketika menerima wartawan sejumlah media di ruang kerja gubernur di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
”Komunikasi kami dengan pemerintah pusat hampir tidak ada hambatan. Saya bisa berhubungan langsung dengan pejabat kementerian, contohnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum ketika menyelesaikan sarana penanggulangan banjir,” kata Basuki.
Bukan hanya pejabat kementerian, komunikasi Basuki dengan Presiden Joko Widodo pun tak ada persoalan. Istri Basuki, Veronica Tan, juga dikenal dekat dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo.
Basuki berpendapat, Jokowi adalah ”Gubernur DKI” yang saat ini bertugas di Istana Kepresidenan. Jokowi paham persoalan yang dialami DKI. ”Dahulu dia (Jokowi) bos saya, sekarang masih bos saya,” katanya.
Sejumlah prioritas persoalan yang segera diselesaikan Basuki antara lain pembenahan birokrasi, penataan transportasi, dan penanganan banjir.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pada tahun pertama dan kedua era pemerintahan Jokowi-Basuki di DKI Jakarta, mereka berdua banyak berkonsentrasi membenahi birokrasi. Saefullah yakin, pada tahun ketiga hingga tahun kelima masa jabatan Basuki, persoalan Ibu Kota lebih cepat dapat diselesaikan.
Peluang Basuki
Pengamat politik Ray Rangkuti berpendapat, kini semua bergantung kepada Basuki untuk mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat yang sebelum ini dirasa kurang.
”Dilihat dari sinyal, Jokowi sangat membuka diri untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta sebagai ibu kota negara. Indikasi itu bisa dilihat dari banyak hal. Pertama, DKI Jakarta bagian dari masa lalu Jokowi. Kegagalan Jakarta akan berpengaruh pada legacy Jokowi pada masa mendatang,” kata Rangkuti.
Jokowi juga memberikan sinyal dengan menjadikan Basuki sebagai gubernur pertama yang dilantik di istana dan dihadiri semua petinggi negara. ”Ini menunjukkan kepada Basuki, Jakarta di bawah pengawasan Presiden dan Basuki dipersilakan bekerja sama dengan semua jajaran pemerintah pusat,” lanjutnya.
Harapan sama disampaikan peneliti bidang politik LIPI, Syamsuddin Haris. ”Kerja sama antara DKI dan pemerintah pusat akan semakin baik dengan pengangkatan Basuki sebagai Gubernur DKI,” katanya.
Syamsuddin mencontohkan integrasi angkutan massal Jabodetabek yang belum terwujud baik. Pembangunan transportasi massal cepat juga membutuhkan dukungan pusat. Begitu pula penanganan banjir, seperti proyek sodetan Ciliwung.
Pengamat hukum Refly Harun berpendapat, persoalan komunikasi serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini lebih banyak dipicu faktor interpersonal.