Ahok Disarankan Ajukan Revisi Perda Transportasi ke DPRD

Sebab, peraturan pembatasan usia kendaraan maksimal 10 tahun merupakan produk dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi.

"Masa pimpinan daerah menolak menjalankan peraturan yang dibuat. Kalaupun peraturannya ada sebelum dia menjabat, tetapi itu kan tetap harus dijalankan. Bukan persoalan siapa yang buat. Dia (Ahok) harus tetap menjalankan sesuai isinya," kata pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, kepada Kompas.com, Senin (15/12/2014).

Agus menjelaskan, kalaupun Ahok tidak ingin menjalankan Perda tersebut, ia bisa mengajukan usulan ke DPRD untuk merevisinya. Cara tersebut dianggap lebih baik ketimbang Ahok memarahi kepala dinas terkait yang notabene tidak punya wewenang untuk merevisi peraturan.

"Kalaupun (Ahok) tidak setuju, bukan dengan marah-marah. Kalau perdanya tidak pas, tinggal diubah saja. Direvisi, usulkan ke DPRD. Dia bisa mengajukan ke DPRD atau ke MA untuk dibatalkan," ujar Agus.

Sebagai informasi, pada Sabtu (13/12/2014) kemarin, Ahok melontarkan ketidaksetujuannya terhadap rencana penerapan peraturan pembatasan usia angkutan umum.

Hal itu disampaikannya langsung di depan Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar saat acara Teras Kita dengan tema "Sistem Transportasi Perkotaan", di Gedung Joeang, Jakarta Pusat.

"Kalau saya seorang pengusaha bus, saya bisa merawat bus saya dengan baik. Bus saya bisa beroperasi sampai 50 tahun. Saya untung dong. Tapi, Pemda membatasi usia kendaraan umum hanya 10 tahun," kata Ahok.

Ahok bahkan menuding pembatasan usia kendaraan bisa menjadi peluang "main uang" oknum Dishub. Yang paling memungkinkan, kata Ahok, terjadi di pengujian kir yang dilakukan setiap tahun.

"Ini kebiasaan di Jakarta. Karena melanggar Perda. Yang dibatasi itu umur kendaraan, akhirnya dijaganya juga di kir. Itu nembak (uangnya). Itu penuh permainan juga," ujar dia.