Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pemangkasan Anggaran, Ini Jawaban Kepala Dinas Pariwisata DKI

Kompas.com - 20/12/2014, 14:47 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Arie Budhiman membenarkan adanya pemangkasan kegiatan demi efisiensi anggaran. Namun ia membantah pemangkasan itu hanya dilakukan pada pos anggaran Disparbud DKI.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkejut mengetahui fantastisnya usulan anggaran Disparbud DKI di tahun 2015 mencapai Rp 1,2 triliun. [Baca: Ahok Kaget Dinas Pariwisata Usulkan Anggaran hingga Rp 1,2 Triliun]

"Setiap SKPD itu ada efisiensi anggaran, biasalah seperti itu. Yang penting kami mencoba memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal dan prioritas," kata Arie, Sabtu (19/12/2014).

Pemangkasan kegiatan serta anggaran, lanjut dia, harus dilakukan dengan hati-hati. Pemangkasan dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang bakal terealisasi.

Ia juga membantah pihak Bappeda DKI telah menghapus beberapa kegiatannya. Sebab, saat ini pihaknya bersama Gubernur Basuki serta SKPD terkait masih terus melakukan pembahasan kegiatan mana saja yang menjadi prioritas. Lebih lanjut, ia menyatakan tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi.

Sebelumnya Gubernur Basuki mengimbau Disparbud DKI untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan sosialisasi. "Kami ada sosialisasi pencegahan HIV Aids dan sosialisasi pelarangan merokok, tapi tidak ada anggarannya," kata Arie.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI telah memangkas usulan anggaran yang diajukan Disparbud DKI, sebesar Rp 1,2 triliun.

Bappeda DKI, lanjut dia, hanya menganggarkan sekitar Rp 650 miliar ke kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) 2015. [Baca: Pemprov DKI Potong Anggaran Dinas Pariwisata Sebesar Rp 550 Miliar]

Pemangkasan anggaran ini, lanjut dia, dilakukan karena banyak kegiatan Disparbud DKI yang dianggap tidak perlu. Ia berharap kegiatan yang memiliki tema serupa tidak diselenggarakan berulang kali dan terpecah-pecah.

Misalnya, apabila Dinas Pariwisata mau menyelenggarakan acara pariwisata secara total, ia mengimbau agar kegiatan diselenggarakan sekali namun besar-besaran.

"Jangan terpecah-pecah jadi beberapa penyelenggaraan acara, tapi konsep dan temanya sama. Kemudian kegiatan sosialisasi sejenis juga digabung, dan kegiatan untuk Dinas Pariwisata ini sudah diputus (dicoret)," kata Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemkot Depok Beri Santunan Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Pemkot Depok Beri Santunan Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Bangun RDF di Rorotan Cilincing, Tampung 2.500 Ton Sampah Per Hari

Pemprov DKI Jakarta Bangun RDF di Rorotan Cilincing, Tampung 2.500 Ton Sampah Per Hari

Megapolitan
Percaya Bus Laik Jalan, Yayasan SMK Lingga Kencana: Kalau Tak Yakin, Enggak Diberangkatkan

Percaya Bus Laik Jalan, Yayasan SMK Lingga Kencana: Kalau Tak Yakin, Enggak Diberangkatkan

Megapolitan
Ketika Janji Heru Budi Beri Pekerjaan ke Jukir Minimarket Dianggap Mimpi di Siang Bolong...

Ketika Janji Heru Budi Beri Pekerjaan ke Jukir Minimarket Dianggap Mimpi di Siang Bolong...

Megapolitan
Suprayogi, Guru SMK Lingga Kencana yang Tewas dalam Kecelakaan Bus, Dikenal Perhatian dan Profesional

Suprayogi, Guru SMK Lingga Kencana yang Tewas dalam Kecelakaan Bus, Dikenal Perhatian dan Profesional

Megapolitan
Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Pihak Yayasan Merasa Kondisi Bus Layak

Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Pihak Yayasan Merasa Kondisi Bus Layak

Megapolitan
Tidak Cukup Dibebastugaskan, Direktur STIP Diminta Bertanggung Jawab secara Hukum

Tidak Cukup Dibebastugaskan, Direktur STIP Diminta Bertanggung Jawab secara Hukum

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Tawuran di Kampung Bahari yang Bikin Jari Pelaku Nyaris Putus

Polisi Selidiki Penyebab Tawuran di Kampung Bahari yang Bikin Jari Pelaku Nyaris Putus

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 13 Mei 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 13 Mei 2024

Megapolitan
Yayasan SMK Lingga Kencana: Perpisahan di Luar Kota Disepakati Guru dan Siswa

Yayasan SMK Lingga Kencana: Perpisahan di Luar Kota Disepakati Guru dan Siswa

Megapolitan
Tawuran Pecah di Gang Bahari Jakut, 1 Korban Jarinya Nyaris Putus

Tawuran Pecah di Gang Bahari Jakut, 1 Korban Jarinya Nyaris Putus

Megapolitan
Dharma Pongrekun Serahkan Bukti Dukungan Cagub Independen ke KPU Jakarta

Dharma Pongrekun Serahkan Bukti Dukungan Cagub Independen ke KPU Jakarta

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 13 Mei 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 13 Mei 2024

Megapolitan
Pungli di Masjid Istiqlal Patok Tarif Rp 150.000, Polisi: Video Lama, Pelaku Sudah Ditangkap

Pungli di Masjid Istiqlal Patok Tarif Rp 150.000, Polisi: Video Lama, Pelaku Sudah Ditangkap

Megapolitan
Orangtua Korban Tragedi 1998 Masih Menunggu Anak-anak Pulang Sekolah...

Orangtua Korban Tragedi 1998 Masih Menunggu Anak-anak Pulang Sekolah...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com