2015, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Jakarta Naik sampai 150 Persen

Kompas.com - 26/12/2014, 16:07 WIB

Kurnia Sari Aziza

Penulis

Lihat Foto

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan panjang di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014). Kemacetan terjadi karena imbas dari pengerjaan proyek mass rapid transit (MRT) sepanjang 4,5 kilometer yang diperkirakan akan terjadi hingga lima tahun ke depan. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA(ANGGA BHAGYA NUGRAHA)

JAKARTA, KOMPAS.com — Pajak progresif kendaraan bermotor di Jakarta akan naik hingga 150 persen pada tahun 2015.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi menjelaskan bahwa kenaikan pajak progresif ditujukan untuk menekan angka peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

"Pajak progresif ini, pengenaan pajak berdasarkan jumlah kendaraan bermotor kepemilikan pribadi. Jadi, angkutan umum dan perusahaan taksi tidak akan terkena dampak kenaikan tarif pajak progresif ini," kata Iwan, Jumat (26/12/2014).

Besaran pajak progresif, lanjut dia, dimulai dari dua persen untuk kendaraan kedua, dari sebelumnya hanya sebesar 1,5 persen. Untuk kendaraan ketiga, kenaikan pajak progresif mencapai 120 persen, yakni dari 2,5 persen menjadi 6 persen.

Adapun kendaraan keempat dan seterusnya akan dikenakan pajak sebesar 10 persen, dari sebelumnya hanya 4 persen atau sekitar 150 persen kenaikan dari pajak semula.

"Perda mengenai pajak ini harus mendapat evaluasi dan rekomendasi dari Kemendagri. Kemungkinan, pajak progresif ini berlaku pada pertengahan Januari," kata Iwan.

Adapun dasar penentuan pajak progresif didasarkan atas kepemilikan kendaraan dengan nama dan alamat yang sama. Selain itu, kendaraan juga harus sejenis. Jika seseorang memiliki kendaraan roda dua dan empat, maka ia tidak dikenai pajak progresif.

Apabila kendaraan pertama adalah roda dua dan kendaraan kedua juga sejenis roda dua, maka pajak progresif akan berlaku. Lebih lanjut, ia mengatakan, kenaikan tarif pajak progresif bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas Ibu Kota serta meningkatkan pendapatan daerah dari pajak.

"Dengan tarif baru ini, kami tingkatkan target penerimaan pajak, dari sebelumnya Rp 5 triliun menjadi Rp 7 triliun," ujar Iwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.