DPRD DKI Tolak Beri Modal 6 BUMD yang Tidak Bersentuhan Langsung dengan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menolak pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada enam Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) yang sebelumnya diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Keenamnya yakni, PT Jakarta Propertindo, PT Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya, PT Bank DKI, PD Pasar Jaya, PT Jakarta Tourisindo, dan PT Pembangunan Jaya.

"Dewan tidak mau APBD dihambur-hamburkan untuk BUMD yang bukan untuk kepentingan rakyat langsung. Karena itu, Dewan mencoret beberapa BUMD dari daftar penerima PMP," kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik usai rapat di Badan Anggaran, Rabu (7/1/2015).

Menurut Taufik, DPRD DKI hanya menyetujui pemberian modal kepada dua BUMD yang bergerak di bidang transportasi, yakni PT MRT Jakarta dan PT Transjakarta. PT MRT mendapatkan Rp 4,6 triliun, sedangkan PT Transjakarta mendapatkan Rp 2 triliun.

Pencoretan PMP kepada enam BUMD menjadi salah satu penyebab lambannya pengesahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, akibat dilakukan beberapa kali koreksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS), yang menjadi patokan dalam pengajuan RAPBD.

"Ini baru pertama kali pembahasan KUA-PPAS sampai dikoreksi tiga kali, karena kami ingin pembahasan anggaran dilakukan secara detail," ucap Taufik.

Hari ini, (8/1/2015), DPRD DKI dan Pemprov rencananya akan menandatangani nota kesepahaman KUAPPAS. Jumlahnya mencapai Rp 73 triliun, menurun ketimbang pengajuan pertama yang mencapai Rp 76,9 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono mengatakan, setelah penandatanganan KUAPPAS, Pemprov menargetkan pengesahan APBD 2015 dapat dilakukan pada 16 Januari. Pada tanggal 12 Januari, kata dia, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dijadwalkan akan menyampaikan pidato RAPB 2015.

"Pokoknya kita akan ngebut mengejar tenggat waktu pengesahan APBD," ujar Heru.