Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/03/2015, 18:31 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji menegaskan, tujuan pembentukan hak angket bukan untuk memakzulkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, kata dia, tujuan pembentukan hak angket adalah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan dalam penyerahan draf RAPBD 2015.

Hal itu disampaikannya menanggapi hasil survei terbaru Cyrus Network yang menyatakan bahwa Ahok (sapaan Basuki) masih memiliki tingkat popularitas dan tingkat kesukaan yang tinggi di Jakarta.

"Kami membicarakan soal RAPBD. Kami tidak pernah mau menjatuhkan Ahok. Yang membicarakan Ahok lengser kan kalian," ujar dia, di Gedung DPRD DKI, Kamis (12/3/2015).

Ongen mengaku sependapat dengan warga Jakarta yang menyatakan masih ingin dipimpin oleh Ahok. Ia pun tak mempermasalahkannya. [Baca: Lulung "Ngehits" di Twitter, Ahok Tetap Lebih Populer]

"Silakanlah. Kami tidak pernah membicarakan Ahok lengser kok. Ahok kan teman saya," ujar ketua panitia hak angket itu.

Sebagai informasi, hasil survei terbaru Cyrus Network menyatakan bahwa Ahok memiliki tingkat popularitas sebesar 95 persen, dengan tingkat kesukaan 66,6 persen. Hasil survei juga menyebutkan, sebanyak 26,4 persen responden masih menginginkan Ahok sebagai gubernur.

Survei dengan metode multistage random sampling ini dilaksanakan pada 2-7 Maret 2015. Jumlah responden sebanyak 1.000 orang dewasa di wilayah DKI Jakarta, dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dan margin of error lebih kurang 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dishub DKI Tindak 216 Jukir Liar di Jakarta Selama Sepekan

Dishub DKI Tindak 216 Jukir Liar di Jakarta Selama Sepekan

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Zoe Levana Cerita Kronologi Terjebak di Jalur Transjakarta Selama 4 Jam

Diperiksa Polisi, Zoe Levana Cerita Kronologi Terjebak di Jalur Transjakarta Selama 4 Jam

Megapolitan
Tumpukan Sampah Menggunung di Kembangan, Warga Keluhkan Bau Menyengat

Tumpukan Sampah Menggunung di Kembangan, Warga Keluhkan Bau Menyengat

Megapolitan
Polisi Tilang Zoe Levana Usai Terobos Jalur Transjakarta

Polisi Tilang Zoe Levana Usai Terobos Jalur Transjakarta

Megapolitan
PPDB SMP Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

PPDB SMP Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

Megapolitan
Gudang Ekspedisi di Bogor Disebut Mirip Kelab Malam, Setel Musik Kencang hingga Diprotes Warga

Gudang Ekspedisi di Bogor Disebut Mirip Kelab Malam, Setel Musik Kencang hingga Diprotes Warga

Megapolitan
PPDB 'Online', Disdik DKI Jamin Tak Ada Celah bagi Oknum Jual Beli Kursi Sekolah

PPDB "Online", Disdik DKI Jamin Tak Ada Celah bagi Oknum Jual Beli Kursi Sekolah

Megapolitan
Selebgram Zoe Levana Bantah Tudingan Terjebak di Jalur Transjakarta Cuma 'Settingan'

Selebgram Zoe Levana Bantah Tudingan Terjebak di Jalur Transjakarta Cuma "Settingan"

Megapolitan
Kasus DBD di Tangerang Selatan Meningkat, Paling Banyak di Pamulang

Kasus DBD di Tangerang Selatan Meningkat, Paling Banyak di Pamulang

Megapolitan
'Flashback' Awal Kasus Pembunuhan Noven di Bogor, Korban Ditusuk Pria yang Diduga karena Dendam

"Flashback" Awal Kasus Pembunuhan Noven di Bogor, Korban Ditusuk Pria yang Diduga karena Dendam

Megapolitan
Ketua Kelompok Tani KSB Dibebaskan Polisi Usai Warga Tinggalkan Rusun

Ketua Kelompok Tani KSB Dibebaskan Polisi Usai Warga Tinggalkan Rusun

Megapolitan
Polda Metro: Dua Oknum Polisi yang Tipu Petani di Subang Sudah Dipecat

Polda Metro: Dua Oknum Polisi yang Tipu Petani di Subang Sudah Dipecat

Megapolitan
Pasar Jambu Dua Bogor Akan Beroperasi Kembali Akhir Juli 2024

Pasar Jambu Dua Bogor Akan Beroperasi Kembali Akhir Juli 2024

Megapolitan
PPDB SD Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur dan Jadwalnya

PPDB SD Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur dan Jadwalnya

Megapolitan
Larang Bisnis 'Numpang' KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Larang Bisnis "Numpang" KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com