Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Tidak Evaluasi Anggaran Rp 12,1 Triliun

Kompas.com - 13/03/2015, 08:46 WIB
Jessi Carina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Keungan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek menegaskan, Kemendagri tidak mengevaluasi dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam mengevaluasi ranperda APBD, Kemendagri fokus mengevaluasi fungsi administrasinya.

Donny (sapaan Reydonnyzar) pun mengatakan, dugaan anggaran siluman diselidiki oleh suatu badan audit investigasi. Bukan Kemendagri.

"Apakah anggaran sudah betul? Segi efektifitasnya, efisiensi, batas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan kepantasan. Jadi kalau soal itu (anggaran siluman), ada audit investigasi yang bicara. Kita enggak bisa men-judge juga," ujar Donny ketika dihubungi, Jumat (13/3/2015).

Donny mengatakan, Kemendagri mengevaluasi sisi perencanaan penganggaran RAPBD DKI. Penganggaran tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Beberapa item dalam RAPBD DKI ada yang dilarang dan juga dialihkan. Satu hal yang mendapat evaluasi besar dari Kemendagri adalah anggaran untuk belanja pegawai.

Donny mengatakan, anggaran belanja pegawai dalam RAPBD DKI mencapai Rp 19,08 triliun sendiri. Akan tetapi, anggaran untuk penanggulangan banjir hanya Rp 5,3 triliun. Donny juga menggarisbawahi ada penurunan anggaran di sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Anggaran untuk pendidikan hanya 21,2 persen saja. Padahal, tahun lalu anggaran untuk pendidikan mencapai 25 persen.

"Makanya kita tanyakan wajar atau enggak ini? Berarti tidak wajar dan tidak rasional," ujar Donny.

"Makanya kita minta itu ditinjau kembali untuk dialihkan dan diperbesar kepada yang sifatnya pelayanan publik. Masa ngurusin pegawai terus? Untuk pelayanan publiknya mana?" tambah Donny.

Hal lain yang juga dievaluasi Kemendagri, selain belanja pegawai, adalah tunjangan transportasi pejabat. Donny menyebutkan, tunjangan transportasi pejabat mencapai Rp 400 miliar. Kemendagri menilai hal ini sebuah pemborosan.

Donny mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sedang melaksanakan perintah Presiden RI Joko Widodo untuk menggunakan sebagian besar anggaran untuk kepentingan rakyat.

"Sudah gaji besar gimana ceritanya tunjangan transportasi besar. Makanya mendagri sangat komit untuk gunakan anggaran supaya berpihak pada rakyat. Makanya kita alihkan yang sifatnya pemborosan," ujar Donny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Atasi Masalah Sampah, Pemkot Jaksel Bakal Bangun TPS 3R di Lokbin Pasar Minggu

Atasi Masalah Sampah, Pemkot Jaksel Bakal Bangun TPS 3R di Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 14 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 14 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Megapolitan
Tukang Soto Terlibat Pembunuhan Pria Dalam Sarung di Pamulang karena Tak Boleh Utang Rokok

Tukang Soto Terlibat Pembunuhan Pria Dalam Sarung di Pamulang karena Tak Boleh Utang Rokok

Megapolitan
Tukang Soto Juga Jadi Tersangka Pembunuhan Pria Dalam Sarung di Pamulang

Tukang Soto Juga Jadi Tersangka Pembunuhan Pria Dalam Sarung di Pamulang

Megapolitan
Jadwal dan Daftar Kereta Api Tambahan 16-31 Mei 2024

Jadwal dan Daftar Kereta Api Tambahan 16-31 Mei 2024

Megapolitan
Putar Otak Jukir Liar Setelah Dilarang, Ingin Jadi Tukang Servis AC hingga Kerja di Warung

Putar Otak Jukir Liar Setelah Dilarang, Ingin Jadi Tukang Servis AC hingga Kerja di Warung

Megapolitan
Pelajar Depok Nyalakan Lilin dan Doa Bersama di Jembatan GDC untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga

Pelajar Depok Nyalakan Lilin dan Doa Bersama di Jembatan GDC untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga

Megapolitan
FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

Megapolitan
Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Megapolitan
Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Megapolitan
Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Megapolitan
Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Megapolitan
Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Megapolitan
Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com